MUI: Politik Uang Dan Pemberian Imbalan Haram

MUI: Politik Uang Dan Pemberian Imbalan Haram
53 Pemirsa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan dalam bentuk apapun untuk mengarahkan pilihan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif hukumnya haram. Sebab memilih merupakan kewajiban setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Ketua Umum MUI Prof Dr KH Ma`ruf Amin menegaskan, baik pemberi maupun penerima dalam kaitannya sebagai mahar politik tidak dapat dibenarkan

“Politik uang termasuk mahar politik dan memberikan imbalan dalam bentuk apa pun adalah haram,” tegasnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

“Perbuatan memberi itu tidak benar dan menerima juga tidak boleh karena tergolong haram. Apalagi pilihan bukan diarahkan kepada orang berkompeten di bidangnya,” tambah Ma’aruf.

Menurut dia, permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk risywah (suap).

“Pemberian imbalan hukumnya haram karena termasuk kategori risywah (suap) atau membuka jalan risywah apalagi jika hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya,” kata dia.

Kemudian, meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah dan jabatan publik lain padahal itu tugasnya maka hukumnya haram.

Bahkan, imbalan yang telah diberikan dalam proses pencalonan atau pemilihan suatu jabatan tertentu bisa dirampas dan digunakan untuk kepentingan maupun kemaslahatan umum.

“Jadi, status hukum atas imbalan yang diberikan bisa dirampas dan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum,” kata mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pula.

Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru dibahas melalui empat komisi perwakilan 34 MUI dari seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-6 dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Senin (7/5) dan ditutup Ketua MUI, Rabu siang, disaksikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here