Pajak Parkir Kota Bekasi Gagal Capai Target

0
272
Penerapan parkir meter di kota Bekasi

bidikdata.com| Dinas Perhubungan Kota Bekasi gagal meraih target pajak retribusi parkir di tahun 2016. Dari target sebesar Rp 1,6 miliar pada tahun 2016, perolehan pajak parkir baru mencapai sekira Rp 500 juta.

“Kami telah mengevaluasi dan hasilnya retribusi parkir tidak mencapai target. Untuk itu kami merekomendasikan pemerintah daerah agar membubarkan UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Parkir,” kata Ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak.

Machrul menilai, kinerja empat Kepala UPTD parkir yang ada saat ini tidak maksimal. Dia pun menuding, adanya kebocoran dalam penghasilan retribusi parkir di lapangan. Soalnya hingga empat kali dievaluasi, pencapaian target pajak yang menjadi tugas mereka tidak dipenuhi.

“Ini malah menjadi pemborosan anggaran operasional daerah saja kalau didiamkan,” ujar Machrul. Dia mengatakan, keberadaan UPTD yang tidak mengoptimalkan pendapatan justru malah menambah pemborosan.

Sebab, keberadaan UPTD dibutuhkan anggaran daerah untuk memberi gaji atau tunjangan kepada pegawai setempat.

“Kinerja tidak bagus yang ada jadi beban di APBD, karena tetap harus menganggarkan untuk pemberian gaji,” ketusnya.

Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola kantong-kantong parkir di Kota Bekasi. Tujuannya, agar keberadaan parkir meter bisa diterapkan di seluruh sektor parkir tepi jalan di wilayah setempat.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi menargetkan perolehan PAD secara keseluruhan sebesar Rp 9,8 miliar pada tahun 2016. Hingga pertengahan Desember 2016, baru terealisasi sebesar 76 persen. Khusus untuk sektor retribusi parkir pinggir jalan, baru terealisasi sebesar 30 persen dari target Rp 1,6 miliar.

Namun Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana membantah retribusi parkir yang dikumpulkan instansinya hanya Rp 500 juta. Dia berdalih, saat ini instansinya telah membukukan pendapatan dari pajak parkir mencapai Rp 1,4 miliar atau kurang Rp 200 juta dari target yang dipatok.

Yayan juga menolak tudingan adanya kebocoran di lapangan yang mengakibatkan target retribusi parkir tidak tercapai.

Yayan menegaskan, gagalnya perolehan target retribusi parkir karena pemerintah daerah belum mengubah dasar hukum penarikan retribusi.

Dia menyebut, peraturan daerah yang diterapkan saat ini tentang pungutan retribusi masih mengacu pada produk lama. Artinya, tarif parkir yang dipatok masih rendah semisal Rp 1.000 untuk sepeda motor tiap satu jam. Seharusnya pungutan sebesar itu diubah menjadi Rp 2.000 per jam.

 

“Jadi aturannya yang harus diubah untuk mendongkrak pendapatan retribusi parkir,” kata Yayan.

Tak hanya itu, kata Yayan, kinerja UPTD parkir juga belum maksimal. Soalnya satu UPTD masih membawahi tiga kecamatan sekaligus, sehingga potensi parkir di lapangan belum tercapai dengan baik.

“Kerja mereka justru keteteran, karena satu UPTD membawahi tiga kecamatan. Malah harusnya jangan dikurangi, tapi ditambah satu kecamatan satu kepala UPTD parkir,” ungkap Yayan. (KP)