Pakar Hukum Unpad Sebut Prabowo Langgar Banyak UU dan UUD 1945

Pakar Hukum Unpad Sebut Prabowo Langgar Banyak UU dan UUD 1945
264 Pemirsa

Setidaknya tercatat sudah 4 kali Prabowo mendeklarasikan kemenangan. Tiga kali di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta. Terakhir, di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta, Rabu (24/4) lalu.

Setiap deklarasi, Prabowo menyatakan menang 62 persen berdasar hasil hitung yang dilakukan tim internalnya.

Manuver Capres 02 ini jadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, sejumlah lembaga survei kredibel yang melansir hitung cepat dengan jelas menyebutkan, pemenangnya adalah Jokowi. KPU juga, sampai sekarang masih melakukan perhitungan suara.

Pakar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita prihatin melihat kelakuan Capres-Cawapres 02 ini.

Romli punya pandangan keras dan tegas terkait sikap Prabowo yang berkali-kali mengklaim kemenangan, dan berkali-kali mendeklarasikan diri sebagai presiden yang sah.

Romli menyatakan, perbuatan Prabowo-Sandi yang menyatakan menang dan mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wapres yang sah sebelum hasil pemilu diumumkan, telah melanggar konstitusi UUD 1945.

“Saya imbau kepada penasehat-penasehat hukum 02, ingatkan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno bahwa ada hukum di negeri ini,” ujarnya seperti dilansir Rakyat Merdeka, Jumat (26/4) kemarin.

Romli merinci pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar Prabowo-Sandi. Yakni Pasal 22 E ayat (5), Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, ada juga pasal 107 KUHP. Pasal 22 E ayat (5) berbunyi “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sementara Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain”.

Adapun Pasal 107 KUHP adalah pasal terkait makar. Ayat (1) berbunyi makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ayat (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

“Saya jadi Dosen Hukum sejak 1973. Sekarang, usia 75 tahun. Sangat prihatin jika ahli-ahli hukum tidak memberikan atau tidak berani memberikan advice (nasehat) sesuai keahliannya, hanya karena lebih mementingkan kemenangan daripada tegaknya hukum,” jelas dia.

Karena itu ia menyarankan kubu 02 bersabar menunggu pengumuman dan penetapan resmi dari KPU, yang dijadwalkan pada 22 Mei mendatang. Sembari menunggu pengumuman dan penetapannya, Prof Romli juga menyarankan kubu 02 mengumpulkan semua bukti kalau memang ada pelanggaran yang terjadi.

“Jika ada kecurangan, bawa saja bukti-bukti tersebut ke Polri atau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Minta segera diproses,” ungkapnya.

Romli berharap tidak ada pengerahan massa (people power), yang berpotensi menimbulkan keonaran dan mengganggu stabilitas. Namun jika terlaksana, dia menyebut 2 pasal dari KUHP yaitu Pasal 160 dan 161.

“Jika ada people power menduduki KPU dengan alasan apa pun, itu termasuk makar,” tegasnya.

Artinya, apa yang sudah dilakukan Prabowo dengan mendeklarasikan diri sebagai Presiden adalah perbuatan tidak sportif dan tidak etis serta melanggar banyak aturan termasuk UUD 1945. Sikap Prabowo menunjukkan Ybs sebagai figur diktator yang berada di atas hukum, sehingga tidak pantas menjadi Presiden RI dimana RI adalah negara hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here