PAN, Demokrat dan PKS Tak Mau Ikut Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019

PAN, Demokrat dan PKS Tak Mau Ikut Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019
312 Pemirsa

Kali ini Capres Prabowo Subianto akan benar-benar sendirian karena koalisinya seperti PAN, Demokrat dan PKS tak mau mengikuti langkahnya yang menolak hasil Pilpres 2019.

Sebelumnya Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

“Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran,” tegas Prabowo.

Tak hanya menolak hasil perhitungan suara Pilpres dari KPU, kubu 02 juga berencana tidak akan membawa laporan dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun sikap Prabowo tak diamini partai pendukung adil dan makmur. Sebut saja Komandan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya telah memberikan saran agar kubu 02, menunggu hasil perhitungan suara KPU.

“Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal,” ujar AHY, di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

AHY juga menyebut dirinya telah mencegah keterlibatan kader partainya dalam bentuk tindakan yang bersifat inkonstitusional.

“Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi,” ujar AHY.

Sealin AHY, pendapat lain juga datang dari partai koalisi PAN, Wakil Ketua Umum, Bima Arya Sugiarto mengatakan seharusnya Prabowo tetap mentaati konstitusi, dengan membawa laporan ke MK.

“Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya?” kata Bima.

Sikap Prabowo yang tak mematuhi kontitusi juga ditentang oleh PKS. Perntaan tak sepakat disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Mardani menegaskan, keputusan koalisi nantinya akan tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional.

Terkait sepakat atau tidak dengan pernyataan tersebut, Mardani tak memberikan jawaban pasti. Mardani hanya menyebutkan bahwa partainya masih terus mencermati proses pemilu hingga KPU mengumumkan hasil rekapitulasinya pada 22 Mei 2019 dan juga opsi untuk mengajukan gugatan ke MK.

“PKS terus mencermati proses Pemilu 2019. Kita masih punya waktu hingga 22 Mei dan opsi ke MK. Semua keputusan akan selalu dimusyawarahkan bersama,” kata Mardani, Kamis (16/5/2019).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here