PBB Jangan Ikut Campur Urusan Hukum Indonesia Atas Vonis Ahok

0
278
Jusuf Kalla, Indonesia's vice president, gestures as he speaks during an interview at his office in Jakarta, Indonesia, on Tuesday, Dec. 1, 2015. Kalla stepped up pressure on Bank Indonesia to cut interest rates to create jobs and boost economic growth, saying the authority was legally obliged to listen to the government's demands. Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

Jakarta – Negara manapun tidak bisa merasuk hukum di Negara Indonesia ini. Karena di setiap negara mempunyai kebijakan hukum masing-masing yang tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun.

Adapun Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Pemerintah Indonesia mengkaji kembali hukuman vonis dua tahun terhadap Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dalam kasus penodaan agama.

Sebelumnya, OHCHR juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan Ahok dan meninjau ulang pasal-pasal yang mengatur penodaan agama.

Terkait urusan campur tangan PBB, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik para ahli atau pakar dari PBB yang mendesak Indonesia untuk membebaskan Ahok. Justru, kata JK hal tersebut hanya akan memperkeruh kondisi hukum di Indonesia.

Tidak hanya memperingatkan PBB saja, namun JK juga mengingatkan kepada negara lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Apalagi, kata dia, Indonesia tidak pernah mencampuri urusan hukum yang ada di negara lain.

“Mereka tidak boleh campuri urusan kita, hukum kita. Siapa pun tidak boleh. Sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat,” tegas JK di rumah dinas wakil presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/17).

Akan tetapi, JK meyakini, PBB tidak akan mencampuri urusan hukum Ahok. Desakan anggota PBB agar vonis dua tahun Ahok dikaji kembali tidak bisa mewakili suara PBB.

Lanjut JK menambahkan, pada prinsipnya setiap keputusan PBB harus berdasarkan hasil sidang paripurna. Sementara dalam hal ini, desakan anggota PBB tersebut bukan keputusan rapat paripurna PBB.

“Enggak benar itu PBB, mungkin satu orang anggota apa itu ngomong. Sama dengan seorang anggota DPR ngomong, tidak berarti DPR begitu ngomongnya. Nggaklah. Jadi jangan katakan PBB minta, nggak benar sama sekali,” katanya.

Sementara itu, menyoali pembatalan banding yang dilakukan Ahok, JK meminta semua pihak untuk menghormati keputusan pribadi Ahok tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here