PDIP: Tidak Ada dan Oposisi dalam Sistem Politik Indonesia

415 Pemirsa

Pasca Pilpres 2019 wacana partai oposisi akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf, semakin santer dibicarakan.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, mengingatkan, bahwa sebenarnya tak ada oposisi dan koalisi di dalam sistem politik Indonesia.

Menurutnya setelah presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan, tidak ada lagi koalisi atau oposisi.

“Parpol ini berkoalisi pada saat pilpres, selesai pilpres, selesailah sudah koalisi. Tidak ada yang namanya koalisi pasca-pilpres apalagi koalisi oposisi,” kata Basarah dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Basarah menjelaskan bahwa sejak zaman SBY berkuasa waktu itu tahun 2004-2009 dan 2009-2014, PDIP juga di luar pemerintahan bersama partai-partai lain. Kemudian pada tahun 2009 ketika Megawati dan Prabowo bersama-sama mencalonkan diri sebagai capres dan wakil presiden, ketika kalah partainya tidak membuat koalisi oposisi di parlemen.

Hal ini kata dia dikhawatirkan, tak jalannya fungsi pengawasan terhadap pemerintah ke depan di parlemen jika minim oposisi. Apalagi tidak ada satu pun UU yang mengatur tentang kelembagaan koalisi dan oposisi.

Sebenarnya kata dia fungsi pengawasan terhadap pemerintahan bukan hanya kewajiban partai
oposisi, namun juga seluruh partai yang memiliki fraksi di DPR. Sehingga fungsi pengawasan tidak hilang karena partai bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Jadi setiap parpol dia otomatis memiliki fungsi pengawasan. Bukan karena partai bergabung dalam satu koalisi pemerintahan lalu kemudian hak pengawasannya hilang, tidak demikian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Basarah menambahkan, penting bagi para partai politik untuk bersilaturahim kembali, apalagi mereka yang berseberangan kubu di pilpres 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here