PDIP Tidak Berjarak Dengan Islam Dan Ulama

Nasyirul Falah , Bendahara PBNU
60 Pemirsa

Bidikdata – Menjelang peringatan peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut G30S PKI, Gerakan 30 September ini merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan september 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak kandung dari Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia yang terjungkal akibat peristiwa tersebut. Akibatnya stigma bahwa PDIP merupakan bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin dihembuskan.

Padahal Soekarno sebagai ayah dari Ketua Umum PDIP telah diberi gelar Waliyyul Amri Ad-Dhanuri bi Al-Syaukah, sebuah gelar yang luar biasa yang diberikan dari Nahdlatul Ulama kepada Soekarno. Akibat adanya kelompok-kelompok yang selalu menghembuskan hal tersebut, PBNU secara tegas menyatakan partai berlambang banteng merupakan partai yang juga bagian dari Islam dekat dengan ulama dan pesantren.

Hal tersebut disebutkan oleh Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru  bahkan secara tegas menyatakan hubungan ini tidak ada jarak.

“Di dalam PDIP itu banyak tokoh-tokoh muslim, banyak tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah dan dari ormas-ormas Islam lainnya. Saya sendiri sebagai bendahara umum PDIP, dua periode loh. Jadi tudingan itu tentunya tidak berdasar,” Ungkap Nasyirul Senin (11/9).

Selain tokoh-tokoh muslim yang bergabung dalam partai tersebut, PDIP juga mendirikan sayap partai bernama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Di dalam Bamusi berbagai unsur umat Islam dari segala golongan dan ormas Islam. “Saya juga adalah sekjen Bamusi. Jadi PDIP tidak berjarak dengan Islam dan ulama. PDIP cinta sama Islam dan ulama” katanya.

Bukti lain PDIP sangat peduli terhadap Islam adalah kegiatan-kegiatan kader dan pengurus PDIP yang melakukan salawatan dan keliling pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan wilayah lainnya. “Ya Alhamdulillah kami ingin merajut kembali hubungan yang mesra. Kami ingin menjalin keakraban dengan semua elemen bangsa”  tambah Nasyirul.

Pemberian gelar wali kepada Soekarno pun menurut Nasyirul tidak main-main. “Artinya NU yang memberikan gelar tersebut tidak main-main. Bung Karno juga nyantri di Cokroaminoto, jadi ke Islamannya sudah jelas. Kemudian PDIP dikaitkan dengan PKI ya sangat tidak relevan. Kenapa ? PKI itu sudah dibubarkan zaman Soeharto” jelasnya.

Menurut anggota fraksi dari PDIP ini memasuki tahun politik menjelang 2019 nanti, segala macam cara dilakukan untuk mengalahkan PDIP yang justru telah mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Indonesia.

“Orang mencari celah untuk mencari kelemahan dan kekurangan PDIP caranya dengan melontarkan kampanye negatif dan black campaign (kampanye hitam)” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengeluhkan tudingan soal PKI itu saat berpidato di Halaqah Nasional Alim Ulama yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum itu digagas ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam NU.

“Saya mau ngomong, tapi nanti saya pasti di-bully. Presiden Jokowi juga dibilang begitu, keluarganya disebut dari PKI, padahal tidak mungkin bisa seperti itu,” kata Megawati Rabu (13/07) lalu.

Ini bukan untuk pertama kalinya Megawati mengangkat tudingan yang mengaitkan PDIP dengan PKI. Setidaknya ini ia singgung pada awal 2017. Februari lalu, ia bahkan meneken surat bernomor 2588/IN/DPP/II/2017 yang berisi bantahan hubungan PDIP dan PKI.

Pada suratnya yang terdiri dari lima poin itu, Megawati menyebut PDIP sebagai partai nasionalis dan tidak terkait dengan ideologi komunisme.

“PDIP melaksanakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila,” tulis Megawati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here