Pembahasan Revisi UU KPK Menunggu Surat Presiden

Pembahasan Revisi UU KPK Menunggu Surat Presiden
Pembahasan Revisi UU KPK Menunggu Surat Presiden
258 Pemirsa

Rencana revisi Undang-Undang KPK hingga saat ini masih menantikan surat presiden (Surpres). Seperti apa keputusan itu?Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengakui tanpa adanya Surpres, maka revisi UU KPK tidak mungkin dibahas.

Oleh karena itu, DPR menghormati apa pun keputusan Presiden Joko Widodo, meski nantinya presiden menolak mengeluarkan Surpres.

“DPR selalu menghormati, kalau tidak keluar Surpres Pak Presiden tidak mau memilih menteri teknis untuk membahas bersama, kan enggak bisa dibahas juga (RUU KPK),” ungkap Arteria di kawasan Menteng, Jakpus, Sabtu (7/9/2019).

Politikus PDIP itu mengatakan revisi UU KPK berawal dari inisiatif DPR. Saat ini pihaknya dalam posisi menunggu Surpres Jokowi.

“Posisinya kalau bicara secara hukum, DPR menginisiasi draf revisi UU KPK. Sudah bersurat ke presiden, tinggal menunggu Surpres-nya Pak Jokowi,” ujarnya.

Namun apabila Jokowi mengeluarkan Surpres dalam waktu dekat, maka DPR akan membahas dan mengesahkan revisi UU KPK, atau kalau tidak akan dilanjutkan di periode selanjutnya.

“Kami sudah menawarkan ke publik ya sebagai kewajiban moral, konstitusional dan kewajiban moral kami perlu dilakukan perbaikan institusi KPK dan saatnya sekarang dengan pertimbangan yang kami rasa cepat,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here