Pemerintah akan Jamin Pembangunan Tol Parapat

Pesona Danau Toba, Sumatera Utara
244 Pemirsa

bidikdata.com| Pemerintah akan menambah pembangunan satu ruas tol untuk dijamin negara, yaitu Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 km) di Sumatera Utara dengan nilai investasi Rp13,4 triliun.

“Semuanya total investasi Rp51 triliun, jadi lima ruas jalan tol sepanjang 360 kilometer. Melalui skema KPBU dan pemerintah memberikan dukungan secara fisik,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hari ini (22/2/2017).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberi jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), untuk ruas tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38 km) nilai investasi Rp9 triliun, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) nilai investasi Rp8,2 triliun dan Serang-Panimbang (84 km) nilai investasi Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, total terdapat lima ruas tol dengan skema KPBU yang akan menjadi fokus pemerintah dan diproyeksikan proses pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut akan selesai sepenuhnya pada 2019.

PT PII merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat untuk melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur. Sedangkan LMAN merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas perencanaan kebutuhan di bidang aset negara.

Cakupan penjaminan pemerintah dalam proyek KPBU ini meliputi risiko politik yang disebabkan adanya perubahan hukum dan tindakan pemerintah yang mengakibatkan pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan tol (PPJT) yang dipicu oleh beberapa faktor.

Faktor tersebut antara lain proses pengadaan tanah yang tidak selesai sebagaimana dijanjikan dalam PPJT, perselisihan kenaikan tarif yang diakibatkan tidak dilakukannya penyesuaian tarif per dua tahun sebagaimana dijanjikan dan keadaan yang mengakibatkan proyek tol terhenti.

Untuk proyek tol Jakarta-Cikampek II Elevated, tidak ada faktor pemicu berupa pengadaan tanah karena tidak ada penyediaan lahan yang signifikan.

Sementara itu, risiko politik yang tidak mengakibatkan pengakhiran PPJT dapat memperoleh penjaminan dari PT PII, termasuk di antaranya risiko keterlambatan pelaksanaan pengembalian Dana Talangan Tanah. (KP)