Pemerintah Andalkan Dana BUMN dan Swasta untuk Biayai Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Andalkan Dana BUMN dan Swasta untuk Biayai Pemindahan Ibu Kota
121 Pemirsa

Pemindahan Ibu Kota baru menjadi pembahasan serius Pemerintah dengan memperhatikan segala keperluan yang dibutuhkan.

Pemerintah pun menganggarkan sekitar Rp 466 triliun untuk membiaya pemindahan Ibu Kota termasuk biaya pemindahan 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya.

Seperti yang pernah diucapkan PResiden Joko Widodo, bahwa pemindahan tersebut tidak akan membebani APBN. Untuk itu Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayainya.

“Mayoritas akan dibebankan pada BUMN dan swasta,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5).

Bambang mengatakan bahwa estimasi biaya pemindahan ibu kota negara terbagi atas empat komponen, yakni fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Pertama, fungsi utama seperti gedung legislatif, eksekutif, yudikatif diperkirakan sebesar Rp 32,7 triliun akan dibiayai menggunakan skema KPBU Availability Payment. Sedangkan pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan menggunakan APBN, termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Kedua, fungsi pendukung seperti rumah dinas (bertingkat, rumah tapak aparatur sipil negara (ASN), TNI/POLRI), sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan akan dibiayai menggunakan skema KPBU availability payment, sementara sarana pendidikan (perguruan tinggi) dan sarana kesehatan sebesar Rp 265,1 triliun dapat mengandalkan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan. Ketiga, fungsi penunjang yang terdiri atas sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana olahraga sebesar Rp 160,2 triliun dibiayai menggunakan skema KPBU availability payment.

Sementara penyediaan ruang terbuka hijau menggunakan APBN termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Terakhir, pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun juga menggunakan APBN termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset. Sedangkan peran BUMN yakni pada peningkatan pelabuhan dan bandara.

Dengan demikian, total estimasi pembiayaan fisik ibu kota negara (IKN) untuk skenario 1 yakni memindahkan seluruh 1,5 juta ASN beserta keluarganya dan pelaku ekonomi adalah Rp 466 triliun.

“Kami akan mencari sumber spesifik dari APBN yaitu melalui PNBP-Earmark dan Manajemen Aset,” ujarnya.

Selain itu, ada pula skenario 2, yaitu memindahkan 870.000 jiwa penduduk yang terdiri atas ASN beserta keluarga dan pelaku ekonomi melalui skema right-sizing dengan estimasi biaya Rp 323 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here