Pemerintah Bayar Cicilan Utang dalam 4 Tahun Rp.1600 Triliun

0
135

Bidikdata – Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selalu menjadi perbincangan, apalagi kalau sudah menyangkut utang. Membahas persoalan utang banyak juga yang tidak diketahui. Sebab Selain menambah utang pemerintah juga mengurangi.

Tambahan utang sepanjang Jokowi menjabat mencapai Rp 1.644,22 triliun. Angka itu berasal dari perhitungan jumlah utang pemerintah pada 2014 sebesar Rp 2.608,8 triliun, kemudian bertambah menjadi 4.253,02 triliun per Juli 2018.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan menyampaikan, adalah wajar jika pemerintah menambah utang dengan tujuan hal yang produktif.

“Sebenarnya pemerintahan Jokowi selain menambah utang juga mengurangi utang, ini yang tidak ketahui juga,” kata Schneider.

Sebenarnya, lanjut Schneider, utang tersebut hanyalah efek akibat belanja yang diarahkan untuk pembangunan untuk masyarakat dengan tujuan adil dan makmur. Jadi, jika tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, menurut dia bisa saja tak ada utang.

Schneider mengatakan, hingga kini pemerintahan Jokowi terus bekerja keras untuk melunasi utang dari pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun.

Selain itu kata Schneider menegaskan, bahwa pemerintah melakukan penambahan utang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan setiap tahunnya pemerintah membahas dan menyetujui terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menyusun postur APBN.

“Pemerintah secara sah melakukan penambahan utang dan konstitusi. Kan prosesnya melalui DPR juga. Jadi sudah disahkan melalui undang-undang APBN setiap tahun,” ujarnya.

Sementara, Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menjelaskan ada beberapa cara untuk melihat kondisi utang negara. Salah satunya dengan melihat rasio utang terhadap PDB. Menurut data Juli 2018 rasio itu masih berada di level 29,75%.

“Rule of time rasio utang terhadap PDB masih bisa sampai 35%. Jadi masih aman karena ada ruang utangnya masih ada. Berarti masih aman,” jelas dia.

Lana menuturkan, untuk melihat kemampuan pembayaran bunga utang bisa dilihat dari neraca keseimbangan primer. Makin tahun defisit keseimbangan primer semakin baik, dari 1,24% di 2015 menjadi 0,59% di 2018.

“Kalau dilihat kinerja dari waktu ke waktu menurun, artinya pajak bisa untuk pakai bayar bunga utang. Walaupun masih defisit tapi sudah oke, defisit primer sudah terjadi sejak jaman SBY,” katanya.

Menurut Lana jika ingin memperdebatkan soal hutang harus melihat dari kaca mata yang sama. “Kalau melihat pakai pakem ekonomi ya seperti itu, tidak bisa jadi bahan politik,” ucapnya.

Lana menambahkan, pemrintah bisa saja tidak berutang untuk membiayai anggaran pemerintah, asal saja penerimaan pajak benar-benar bisa dimaksimalkan. Masalahnya kata Lana, ketika pemerintah meningkatkan pengejaran potensi pajak selalu saja ada yang tidak senang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here