Pemerintah Ingin Masyarakat Dukung Investigasi Kasus Papua

Pemerintah Ingin Masyarakat Dukung Investigasi Kasus Papua
Pemerintah Ingin Masyarakat Dukung Investigasi Kasus Papua
256 Pemirsa

Papua- Pemerintah dan Polisi akan bertindak transparan terkait pengusutan kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tidak ada

niatan Pemerintah menutupi kasus tersebut, sebab Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas siapapun

yang terlibat dalam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Pemerintah ingin masyarakat Papua mendukung upaya yang dilakukan, menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi serta mau duduk bersama-

sama dengan Pemerintah menyelesaikan kasus kerusuhan mahasiswa Papua.

Desakan transparansi pengusutan kejadian di asrama mahasiswa Papua ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua,

Yorrys Raweyai mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat hanya ingin pemerintah serta pihak kepolisian mengungkap kasus yang menimpa

mahasiswa di Malang dan Surabaya secara transparan. Begitu juga dengan kerusuhan di Manokwari dan kota lainnya.

Yorrys menyebut, hal itu disampaikannya di hadapan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal

Hadi Tjahjanto saat kunjungan pada 22 Agustus 2019 di Manokwari, Papua Barat.

“Persoalannya hanya satu bagaimana pemerintah pihak Kepolisian bisa mengungkap secara transparan memberikan hukuman apakah pelaku atau

memprovokasi. Kita melihat ini adalah bukan hal baru, ini di Surabaya,” kata Yorrys dalam diskusi ‘Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua’

di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Menurut dia, masalah tersebut bukanlah masalah baru di Papua. Masalah sudah terjadi sejak 1965 di Manokwari dan kini terjadi di asrama

mahasiswa Papua, Surabaya.

Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Mereka membakar gedung DPR juga

memblokade jalan dengan membakar ban sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang

beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Insiden tersebut, lanjut Yorrys membuat masyarakat Papua kecewa dan akhirnya menimbulkan reaksi.

“Diviralkan seluruh Papua dan dengan akumulasi kekecewaan dan membuat semangat kolektif membangun aspirasi. Ada yang menyampaikan

aspirasi seperti di Papua. Sekarang spektrumnya tiba-tiba bangkit satu gerakan,” kata Yorrys.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian duduk bersama

dengan Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Nahak, Pangdam Kasuari Joppy Onesimus Wayangkau, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan,

Kamis siang, 22 Agustus 2019.

Dalam kesempatan tersebut Wiranto menyampaikan kondisi Sorong saat ini sudah kondusif. Pelayanan di fasilitas umum seperti bandara dan

kantor pelayanan publik sudah kembali norma

Untuk hal itu sesuai dengan semangat Pancasila, semua pihak sepakat bahwa separatisme dan upaya disintegrasi bangsa wajib diberantas.

Termasuk memberangus upaya upaya yang bisa menjadi embrio untuk menuju arah tersebut.

Munculnya aksi yang mengguncang Papua yang diawali dengan munculnya kembali gerakan mahasiswa pendukung Papua merdeka membuat prihatin

sejumlah pihak. Karena hal tersebut menunjukkan adanya potensi disintegrasi bangsa. Seperti terungkap saat Dialog Kebangsaan Menangkis

Separatisme dan Disintegrasi Bangsa, yang digelar lembaga Al Ittihad di RM Mbak Yun Nogiri Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Mangkubumen Solo,

Jumat (23/8).

Seperti diungkapkan Ustadz Arif Syarifudin, Ketua PC GP Ansor Surakarta, yang mengatakan NU bersikap tegas terhadap separatisme dan siap

mendukung pemerintah.

“Saya yakin itu hanya keinginan sedikit pihak saja untuk melepaskan diri dari NKRI. Banyak warga Papua yang cinta NKRI itu yang harus

tetap kita dukung,” kata Arif.

Ustad Arif merupakan salah satu narasumber yang dihadirkan selain Pasintel Kodim Surakarta Kapten Narno, dan M. Farid Sunarto (Ketua

Solo Bersimfoni). Kapten Narno juga menyampaikan TNI serius menangani masalah disintegrasi bangsa tersebut.

Sesuai dengan tugasnya dibidang territorial, pihaknya aktif melaksanakan komunikasi social (komsos) dalam upaya menciptakan situasi

kondisi damai persatuan dan kesatuan NKRI. Tri Rohmadi, ketua Lembaga Al Ittihad, merasa perlu menggelar dialog kebangsaan untuk sharing

memecahkan masalah separatisme dan disintegrasi bangsa yang kembali muncul, bersamaa dengan isu kasus Papua.

“Tujuan digelar dialog ini adalah mencegah aktifi tas mahasiswa dan warga Papua yang berada di wilayah Soloraya pada khususnya dan

Indonesia pada umumnya dalam melakukan upaya makar melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menghindari terjadinya konflik sosial

horizontal yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai.” tandasnya.

Closing dialog, ditutup dengan pernyataan Meliana warga Papua, yang sudah lama menetap di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

“Saya lahir dan besar di Papua, orang tua saya dari Sulawesi dan Maluku. Sekarang saya tinggal di Sukoharjo, Saya orang Indonesia,”

tandas Meliana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here