Penetapan Upah Minimun tidak Bisa disamakan Tiap Daerah, KSPI Ngaco

536 Pemirsa

Bidikdata  – Penetapan upah minimum tidak dapat disamakan di setiap daerah karena daya beli rupiah di setiap daerah juga berbeda. Di Jakarta sebagai pusat industri memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari Jawa Tengah.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi yang mengatakan bahwa upah minimum bagi buruh di Jawa Tengah (Jateng) adalah terendah di Indonesia bahkan paling rendah sedunia, ini seharusnya upah tidak dapat disamakan dengan negara lain karena nilai tukar kondisi perekonomian dan nilai tukar rupiah yang berbeda.

Mengenai keadilan upah minimun di Indonesia ada sistem penyusunannya, adil bukan berarti sama, namun proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keputusan kenaikan 8,71 persen sudah adil. Sebab, perhitungan berdasarkan pada besaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Saya rasa adil itu. Tidak ada yang menolak,” katanya beberapa waktu lalu.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan sah-sah saja setiap daerah mengajukan besaran kenaikan UMP. Namun, penghitungannya harus sesuai aturan yang berlaku.

“Ya kalau ngitung-ngitung sendiri kan pasti minta lebih, menuntut boleh-boleh saja, tapi kita kan juga sudah ada aturan yang mempertimbangkan banyak kepentingan,” kata Menteri Hanif.

Menurut Menteri Hanif, kepentingan dari sisi pekerja yang menginginkan upahnya naik tiap tahun sudah diakomodir sehingga ada aturan soal kenaikan UMP. Namun demikian, dia mengingatkan harus diperhatikan juga kepentingan dari sisi dunia usaha.

“Kemudian kepentingan dari dunia usaha kalau kenaikan upah itu harus predictable, kalau tahu-tahu bisa melejit itu kan bisa menggoncangkan dunia usaha dan berdampak pada tenaga kerja juga,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Hanif menegaskan kenaikan UMP harus juga memperhatikan kepentingan para calon pekerja yang saat ini masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Sebab, beban gaji yang terlampau tinggi akan membuat perusahaan mengerem penerimaan pegawai baru.

“Jadi jangan sampai yang sudah bekerja menghambat mereka yang belum bekerja. Apalagi di tengah situasi ekonomi seperti saat ini,” tegasnya.

Selain PP, pemerintah juga telah mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi pegawai. Instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here