Penggiringan Opini Kelompok Penghasut Mengadu Domba Masyarakat

571 Pemirsa

Masyarakat harus mawas diri terhadap kelompok Gerak Kemanusiaan Pimpinan Abdullah Hehamahua yang sengaja membangun persepsi buruk terhadap penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah.

Masyarakat harus mewaspadai niat jahat dibalik konferensi pers yang diikuti oleh segerombolan penghasut dari Ormas radikal pengusung ide Khilafah yang ingin mengganti Pancasila, diantaranya Ustad Shobril Lubis (Ketua FPI), Ustad Yusuf Martak (Ketua GPNF Ulama), Ustad Al Khathat (Sekjen FUI), Ustad Slamet Ma’arif (Ketum PA 212), Ustad Namrudin (Ketua GMJ), Ustadjah Nurdiati Akmal dan Lawyer Ahmad Yani.

Mereka ingin menggiring opini bahwa demokrasi Pancasila tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya mereka akan menyatakan bahwa semua sitem pemerintahan selain Khilafah Islamiyah adala kufur, dan solusi tunggal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan dalam konferensi pers tersebut adalah kembali pada Khilafah Islamiyah.

Mereka bahkan menolak putusan MK dan menuding bahwa MK melegitimasi perbuatan kecurangan dalam Pilpres.
Artinya bahwa mereka kelompok oposisi dan kroninya masih mempercayai kalau pemilu 2019 diwarnai kecurangan TSM.

“Jangankan satu mahkamah, sejuta mahkamah yang melegalkan perbuatan curang akan kami lawan.” demikian bunyi penggalan penolakan terkait putusan MK yang dibacakan Ketua Umum FPI Ustad Shobri Lubis di Sofyan Hotel Tebet.

Berikut isi Notulen konferensi pers oleh Gerak Kemanusiaan dan Keadilan yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua.

KAMI MENOLAK:

  1. Segala bentuk kriminalisasi Ulama, makarisasi Ulama, tokoh-tokoh politik.
    Terjadi pembiaran LGBT, sekularisasi, sex bebas.
  2. Terjadinya penjualan asset2 negara
    Pembiaran pribumi terpuruk dalam hal tenaga kerja, dan masuknya tenaga kerja asing dari RRC.
  3. Terjadinya pembunuhan massal terhadap Ummat, tanpa adanya investigasi pada tanggal 21 & 22 Mei 2019.
  4. Terjadinya kematian petugas KPPS sebanyak 700 orang & 3000 orang sakit serius di Rumah Sakit.
  5. Terjadinya Pemilu dengan cara curang secara terstruktur, sistematis dan masive.
  6. Terjadinya penganiayaan berupa disetrum listrik, dipukuli, disiksa, terhadap orang-orang yang diambil polisi ketika kejadian di Jalan Tanah Abang, Petamburan, Slipi padahal tidak semuanya dari mereka yang ditangkap bersalah. Org mau sahur juga ditangkap.

Faktanya bahwa pemerintah selama ini tidak pernah mengkriminalisai ulama. Tuduhan tersebut adalah hal yang tidak benar. Terkait kasus hukum yang kebetulan dialami oleh beberapa yang berprofesi sebagai ulama adalah sesuai fakta hukum yang melalui proses penyelidikan.

Sejak kapan LGBT bebas di negara hukum dan beragama seperti Indonesia?

Sehingga setiap tuduhan yang dialamat oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah adalah bagian dari upaya untuk menciptakan pembelahan di tengah masyarakat.

Untuk itu mari kita semua bersikap dewasa bahwa negara ini telah memiliki pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat.

Bahwa setiap tuduhan seperti diatas berpotensi mengadu domba masyarakat dengan pemerintah dan menciptakan kegaduhan. Akhirnya rakyat juga yang menjadi korban atas kepicikan orang-orang seperti itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here