Penuh Resiko Jika TNI Mengirim Pasukan ke Marawi

6 Pemirsa

bidikdata.com – Tentara Nasional Indonesia tentunya tidak akan main langkah sembarangan dalam mengambil keputusan membantu konflik di Filipina. Peran TNI sudah jelas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pihak lawan.

Namun demikian, sebagai negara tetangga, tentunya TNI punya tingkat kewaspadaan dan kepedulian dalam menjaga perbatasan kedua negara itu.

Komitmen TNI pun dibuktikan dengan terus meningkatkan patroli di peraian dan perbatasan wilayah Indonesia, serta melaksanakan patroli gabungan dengan Malaysia dan Filpina.

Secara nyata ISIS adalah musuh bersama di setiap negara yang menolak keberadaan kelompok teroris itu. Karena faham yang disebarkan ISIS tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya saja, ISIS melakukan pembunuhan, penghancuran, tindak kekerasan seksual, serta perampasan di tiap nengara yang terdapat anggota milisi tersebut.

Namun terkait untuk mengirim pasukan TNI ke Filipna banyak mekanisme dan aturan yang ada di Republik ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, langkah untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia ke Marawi, Filipina, masih dalam tahap finalisasi.

Akan tetapi yang sedang digalakan sekarang, menurut Wiranto merupakan patroli maritim bersama.

Wiranto menagatakan, permintaan Filipina agar TNI ikut membantu menggempur pasukan ISIS patut dihargai. Karena dengan tawaran tersebut berarti Filipina menghargai Indonesia sebagai negara yang memiliki pasukan mumpuni.

“Nah, sekarang sedang kita rancang bersama bagaimana melakukan suatu prosedur operasi bersama, apakah latihan, atau operasinya, sedang digarap oleh (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan, peran serta TNI dalam memerangi ISIS di Marawi Filipina harus dengan persetujuan DPR, hal ini telah diatur dalam konstitusi negara.

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 3 UUD 1945, dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

“Pasukan Indonesia keluar dari wilayah Indonesia definisinya sudah perang. Karena itu bukan latihan, dan setiap perang itu harus dapatkan order resmi pemerintah dengan persetujuan DPR,” katanya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/17).

Kekhawatiran DPR, lanjut Politisi PKS itu mengingatkan alasan TNI tidak bisa menyerang negara lain sembarangan, karena DPR tidak ingin ada kegaduhan politik luar negeri. Hal itu akan sulit diperbaiki untuk jangka panjang.

“Apalagi nanti dalam jangka panjang akan ada efek politik luar negeri yang lain pada kita,” ungkapnya.

Fahri menambahkan dalam menghadapi ancaman teroris seperti ISIS harus ada strategi khusus. Karena jika salah mengambil strategi, Fahri menilai akan ada bisnis perdagangan senjata di kawasan ASEAN.

“ISIS akan ke Indonesia untuk beperang disana. Lalu mulai muncul daerah kacau disini. Ini kan jadi bisnis senjata. Kita enggak mau begitu,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here