Penyimpangan Rumah Sakit Swasta Salahgunakan Dana BPJS

362 Pemirsa

Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak tahun 2019 pihaknya telah menemukan permainan yang dilakukan salah satu Rumah Sakit di Medan, Penyimpangan dana BPJS tersebut, diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta, berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya. Pihaknya meminta kepada rumah sakit maupun klinik agar tertib dan jangan melakukan penyimpangan dana BPJS.

Kasus tersebut sedang diselidiki Aspidsus Kejati Sumut untuk mengusut dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan rumah sakit swasta dan klinik di Medan melalui modus operandi klaim dana BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

“Tim Intelijen Kejati Sumut tahun 2019 ini telah menemukan permainan yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Medan dan kasus tersebut sedang diselidiki Aspidsus Kejati Sumut,” kata Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak di sela-sela memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-59 di Kejati Sumut, Jumat (19/7/2019).

Penyimpangan dana BPJS tersebut, diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta. Namun yang baru terbongkar baru satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Medan, Ibu kota Provinsi Sumatera Utara.Akibat penyelewengan tersebut negara rugi mencapai angka Rp. 5 Miliar per satu rumah sakit. Potensi kerugian defisit BPJS Kesehatan di tahun 2018 mencapat Rp. 16,5 Triliun.

“Padahal rumah sakit di Medan diperkirakan ada puluhan unit. Jika satu rumah sakit saja merugikan keuangan miliaran rupiah dan berapa puluh miliar rupiah kebocoran uang negara,” ujarnya dilansir Antara.

Ia menyebutkan, penyimpangan klaim dana BPJS Kesehatan itu berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya.

“Saat ini, Tim Aspidsus Kejati Sumut tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus yang merugikan masyarakat dan negara,” kata dia.

Ia menjelaskan, temuan Intelijen Kejati Sumut, dari tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara mencapai Rp5 miliar untuk satu rumah sakit.

Fasilitas BPJS sebagai kebijakan pemerintah yang berfokus terhadap kesehatan telah dimanfaatkan oleh sekelompok oknum untuk kepentingan sepihak dan berpotensi mendiskreditkan pemerintah terkait pengelolaan BPJS. Meminta masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi sehingga tak mudah terbawa oleh konten yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait isu BPJS.

“Saya minta kepada rumah sakit maupun klinik agar tertib dan jangan melakukan penyimpangan dana BPJS,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here