Perbatasan RI-Malaysia Dikaji Ulang

173 Pemirsa

bidikdata.com Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) sebagai perwakilan Indonesia menggelar pertemuan dengan Majlis Keslamatan Negara (MKN) Malaysia, membahas Implementasi MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies Indonesia – Malaysia.

Pertemuan rutin mengenai wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang belum terselesaikan ini, juga membahas perlakuan kepada nelayan tradisional yang tanpa sengaja memasuki wilayah perairan masing-masing negara.

“Pertemuan ini dilakukan untuk saling memberikan info terkini mengenai perkembangan implementasi pedoman umum (MoU common guidelines) yang telah ditanda tangani oleh kedua negara pada tanggal 27 Januari 2012,” demikian surel Bakamla ke redaksi bidikdata.com, hari ini (2/12/2016).

Pada dasarnya perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua negara, khususnya mengenai wilayah perairan yang belum terselesaikan. Sambil menunggu proses perundingan batas wilayah yang berlangsung, Bakamla RI berusaha mengakomodir keamanan dan kesejahteraan nelayan tradisional yang melakukan aktifitas mencari ikan di sekitar area abu-abu.

Sebagaimana diketahui bahwa masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang berlayar dengan peralatan yang minim, bahkan masih banyak yang tidak memiliki GPS (global positioning system).

Hal ini disambut baik oleh MKN dan bersama-sama dengan lembaga pemerintah terkait di masing-masing negara, merumuskan kebijakan yang saling memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

Pada akhirnya kedua negara sepakat untuk melakukan pengusiran bagi nelayan tradisional yang tanpa sengaja masuk ke wilayah perbatasan yang belum terselesaikan di masing-masing negara.

Ini ditanggapi positif oleh para nelayan, khususnya di Indonesia, karena maraknya tindak penangkapan secara sepihak dari otoritas maritim Malaysia sebelum diberlakukannya pedoman umum.

Di masa mendatang, konsep pedoman umum dapat menjadi acuan bagi negara-negara di ASEAN guna menyelesaikan permasalahan teknis di wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa pertemuan kaji ulang selanjutnya akan diadakan di Malaysia. (KP)