Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran Berat

Ada pasal imunitas dan pemanggilan paksa di UU MD 3, Presiden Jokowi enggang teken
54 Pemirsa

Jakarta – Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyebut hasil rapat paripurna DPR RI menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat. Apa kata Menteri Hukum (Menkum) dan HAM, Yasonna H Laoly?

“Saya belum tahu. Nanti kita lihat dulu,” kata Yasonna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Yasonna menjawab pertanyaan mengenai pernyataan Burhanuddin yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Yasonna kemudian ditanya apakah ada perbedaan definisi tentang pelanggaran HAM pada tahun 2001. Diketahui, pada tahun 2001 DPR merekomendasikan bahwa kasus Tri Sakti-Semanggi I dan Semanggi II (TSS) bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

“Iya kita pelajari dulu. Kita pelajari lagi,” jawab Yasonna.

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menganggap keputusan yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II merupakan keputusan politik. Menurutnya, pengusutan kasus Semanggi I dan II bisa dibuka kembali.

“Menurut saya pribadi, karena itu sebuah keputusan politik, maka yang putusan politik itu masih bisa kita diskusikan kembali, masih bisa kita buka kembali dan bahas kembali, disesuaikan dengan konteks kekinian dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kebangsaan,” ujar Taufik di gedung MPR/DPR, sore tadi.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, membacakan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Jaksa Agung menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat.

“Peristiwa Semanggi I-II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, membacakan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Jaksa Agung menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat.

“Peristiwa Semanggi I-II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here