Perppu KPK Tidak Bisa Diterbitkan Jika Tak Memenuhi Syarat Hukum

Perppu KPK Tidak Bisa Diterbitkan Jika Tak Memenuhi Syarat Hukum
Perppu KPK Tidak Bisa Diterbitkan Jika Tak Memenuhi Syarat Hukum
223 Pemirsa

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa diterbitkan, pasalnya tidak memenuhi syarat materiil konstitusional.

Fahri menjelaskan, Presiden hanya dapat menerbitkan perppu jika dalam keadaan darurat. Secara konseptual, lanjut Fahri, situasi darurat itu didasarkan atas doktrin yang sudah dikenal sejak lama, yaitu prinsip adanya keperluan.

“Dapat disimpulkan bahwa langkah mengeluarkan perppu adalah tidak memenuhi syarat materil konstitusional. Presiden tidak dapat mengunakan kewenangan eksklusifnya berdasarkan Pasal 22 UUD 1945,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Dalam ketentuan Pasal 12 UUD 1945 tentang keadaan bahaya hanya menekankan pada anasir-anasir kegentingan yang memaksa. Pasal itu tidak menekankan pada sifat dan derajat bahayanya ancaman. Jadi, artinya, tuntutan elemen masyarakat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

“Atau, berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi serta mengancam kewibawaan Presiden sebagai the sovereign power atau Presiden selaku the sovereign executive berdasarkan logika hukum tata negara darurat,” ucap Fahri.

Fahri mengungkapkan, berdasarkan pertimbangan MK, ratio decidendi (alasan-alasan hakim) dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada 8 Februari 2010, ada tiga syarat konstitusional sebagai ukuran keadaan kegentingan memaksa.

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Fahri menyatakan, MK berpendapat bahwa pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 UUD 1945 terkait penetapan keadaan bahaya. Namun, keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa.

“Instrumen pembentukan perppu memang ada di tangan presiden dan berdasarkan pada penilaian subjektif presiden, namun bukan berarti hal tersebut bahwa secara absolut merupakan suatu kewenangan tanpa batasan retriksi yuridis,” ujarnya.

Fahri lantas menyarankan kepada pihak yang kontra terhadap Undang-Undang (UU) tentang KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Langkah paling elok dan tepat adalah mengajukan upaya konstitusional dengan uji materi atas UU KPK setelah diundangkan,” ujarnya.

Leboh lanjut kata dia, Presiden hendaknya menunggu putusan MK atas uji materi tersebut. Dengan begitu, semuanya menjadi jelas dan tertib dalam tatanan penyelengaraan kekuasaan pemerintahan negara.

“Ini demi tegaknya demokrasi konstitusional yang kita anut,” jelas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here