Politisasi Agama Anies Baswedan di Reuni 212

Politisasi Agama Anies Baswedan di Reuni 212
Politisasi Agama Anies Baswedan di Reuni 212
34 Pemirsa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Reuni Akbar 212, yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Anies datang dengan mengenakan seragam dinas pegawai negeri sipil (PNS) berwarna coklat dengan peci berwarna hitam, sekitar pukul 06.15 WIB.

Anies pun mendapat panggung. Dalam pidatonya dia menyinggung tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, ia juga bicara mengenai keadilan dan ketimpangan.

Pidato ataupun pernyataan Anies Baswedan tentang keadilan, persatuan dan keutuhan bangsa adalah bualan dan omong kosong serta retorika belaka karena Anies hanya berpihak kepada kelompok pendukungnya yaitu PA 212.

Reuni Akbar yang dilakukan oleh kelompok 212, dari yang pertama hingga yang ke-3 ini adalah bagian dari agenda tahunan yang dapat dinilai tak bermanfaat.

Awalnya, kelompok 212 muncul untuk bela Al Quran yang dinistakan Ahok. Bergerak lagi membela bendera tauhid yang dibakar Banser di Garut. Dan kali ini, Reuni 212 juga didedikasikan untuk membela kehormatan Rasulullah Muhammad SAW yang dilecehkan oleh Sukmawati.

Kelompok politik di reuni akbar 212 ini dimotori oleh HTI.

Panggung 212 kali, bak gayung berasambut bagi Anies untuk mendeklarasikan dirinya untuk tampil di Pilpres 2024. Dengan memanfaatkan mobilisasi kaum kadrun Anies bak pahlawan yang bakal membawa kebahagiaan bagi kelompok radikal yang ingin menegakkan khilafah.

Sudah cukup jelas, bahwa agenda tersebut bermuatan politis dengan memainkan isu agama atau tepatnya mempolitisasi agama demi kepentingan pribadinya.

Yang menarik adalah, entitas 212 yang kemudian perlahan namun pasti mulai membentuk perlawanan dengan harapan di tangan Anies lah mereka menyandarkan amanah umat. Namun, lagi-lagi polarisasi akan mulai dibangun untuk mewujudkan keinginan itu.

Kehadiran Anies di reuni 212 dengan menggunakan seragam dan atribut PNS adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Kehadiran Anies sangat kontradiksi dengan pernyataannya yang menyatakan mengikuti aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI pada Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12)

“Kami merujuk kepada aturan Kemenpan RB,” katanya, di Gedung MPR, Sabtu (30/11).

Kemenpan RB menyatakan ada potensi pemberian sanksi kepada ASN yang mengikuti Reuni Akbar 212 mendatang. Deputi SDM Aparatur KemenpanRB Mudzakir mengatakan sanksi bakal diterima ASN usai dikaji oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“212, kan, di hari kerja, hari Senin. Kalau misalkan PNS tidak masuk untuk itu, kan, PPK-nya berhak menentukan,” ujar Mudzakir di Citra Cikopo Hotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/11).

Kemenpan RB harus memberi sanksi tegas dan peringatan kepada Anies kalau mau konsisten. Karena Anies adalah tipikal pemimpin yang tak taat aturan, tak mau diatur dan sengaja melawan.

Anies Baswedan hanya pandai berkata-kata dan kehadirannya di reuni 212 adalah kampanye politik untuk menghadapi Pilpres 2024 dengan mengambil panggung di reuni 212. Agama pun dipolitisasi Anies Baswedan untuk menaikkan namanya.

Kehadirannya jelas memberikan dukungan sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan Anies merangkul pihak-pihak pembuat onar dan pembuat kerusuhan di negeri ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here