Presiden Fiksinya Terancam Gagal Nyapres, Rocky Gerung Gugat Ambang Batas Presiden

Presiden Fiksinya Terancam Gagal Nyapres, Rocky Gerung Gugat Ambang Batas Presiden
157 Pemirsa

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Permohonan tersebut diajukan oleh 12 pemohon yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Akademisi Faisal Basri, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay.

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Akademisi Rocky Gerung, Akademisi Robertus Robet, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Profesional Hasan Yahya.

Ahli yang mendukung permohonan tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Padahal dalam gugatan sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuktikan penerapan aturan tersebut dalam Pemilu 2019 dan dianggap tidak melanggar konstitusi.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh semangat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem.

Jumlah peserte Pilpres juga harus diseleksi dengan baik melalui ketentuan ambang batas Presiden tersebut. Hal ini juga telah ditetapkan pada Pemilu sebelumnya dan menjadi penting untuk tetap menjaga calon Presiden memiliki representasi dukungan riil dari masyarakat.

Gugatan Rocky Gerung kali ini ditengarai hanya demi meloloskan presiden fiksinya, yang karena kurangnya dukungan rakyat dan parpol sehingga terancam tidak dapat mencalonkan diri dalam konstestasi Pilpres 2019 mendatang.

Kelebihan Rocky Gerung pun dalam dunia peradilan tidak pernah terbukti selain reputasinya sebagai pihak yang provokatif dan seringkali menyampaikan pernyataan yang memperkeruh situasi sosial politik di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here