Presiden Jokowi Cabut Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Pada Oktober

Presiden Jokowi Cabut Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Pada Oktober
Presiden Jokowi Cabut Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Pada Oktober
158 Pemirsa

Pembangunan Ibu Kota Baru tetap akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah. Rencananya, konstruksi tahap awal akan dilakukan pada akhir 2020. Artinya, sebelum itu, lahan untuk pembangunan kawasan ibu kota baru harus sudah dibebaskan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan konsesi lahan Sukanto Tanoto di kawasan yang bakal dijadikan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan lepas pada Oktober 2019. Saat ini, lahan tersebut berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan pelepasan status tersebut dari tangan taipan Indonesia itu. Hal ini dilakukan sejalan dengan permintaan Bappenas agar pembangunan ibu kota baru tetap sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan dari sekarang, KLHK yang proses,” ujar Bambang di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).

Bambang menyebut, pelepasan konsesi lahan berstatus HTI dari tangan Sukanto bisa dilakukan tanpa menunggu masa konsesi habis. Pasalnya, lahan akan digunakan untuk kepentingan negara.

Sayangnya, ia juga tidak tahu menahu soal jangka waktu konsesi lahan yang dipegang Sukanto. Kendati begitu, ia menekankan bahwa pengambilalihan konsesi lahan tersebut bisa dilakukan tanpa syarat ganti rugi dari negara.

“Aturannya bisa tanpa ganti rugi karena memang ketika mereka dapat lahan itu mereka sudah tahu konsekuensinya, suatu saat bisa diambil pemerintah kalau pemerintah membutuhkan,” jelasnya.

Bambang mengatakan, bahwa Sukanto bisa mengantisipasi dampak dari pengambilalihan konsesi lahan tersebut. Begitu pula dengan pemerintah, pasalnya, bisnis dari Sukanto sedikit banyak memberi kontribusi ke perekonomian.

Di sisi lain, mantan menteri keuangan Kabinet Kerja itu memberi sinyal tidak ada relokasi konsesi lahan HTI yang diambil dari Sukanto ke lokasi lain. “Tapi itu KLHK yang lebih tahu,” katanya.

Ia pun meminta tidak ada kalangan yang khawatir dengan penggunaan konsesi lahan HTI yang tengah dipegang Sukanto. Sebab, pada dasarnya, pemerintah memang punya wewenang untuk mengambilnya dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan nasional, yaitu pembangunan ibu kota baru.

“Lahan itu milik negara, entah sejak tahun berapa itu ada konsesi HTI di situ. Nah, setelah kami lihat, itu lokasi yang terbaik untuk ibu kota negara. Artinya, ada kebutuhan negara terhadap lahan tersebut,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here