Presiden Jokowi Minta Menkpolhukam Kawal Pengusutan Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM

Presiden Jokowi Minta Menkpolhukam Kawal Pengusutan Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM
Presiden Jokowi Minta Menkpolhukam Kawal Pengusutan Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM
95 Pemirsa

Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengawal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM besar masa lalu dan juga pemberantasan korupsi.

“Presiden memberi penekanan pemberantasan korupsi di berbagai sektor supaya ke depan lebih efektif, lalu juga penyelesaian kasus HAM,” kata Mahfud MD usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/12/2019).

Mahfud mengatakan, sudah belasan tahun reformasi pemerintah ingin menyelesaikan penanganan pelanggaran HAM yang macet.

“Kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu,” katanya.

Setelah dipetakan, lanjutnya, ada yang sudah diadili, ada yang tidak ditemukan objek maupun subjeknya, sehingga perlu dicari seperti apa kebenarannya, lalu rekonsiliasi.

“Kan subjek pelaku sudah tidak ada, saksi sudah tidak ada, bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 1984? Siapa yang mau visum? Dalam kasus petrus itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku dan lainnya, seperti itu yang akan diselesaikan,” ucapnya.

Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik dengan cara non yudisial tanpa mengabaikan mekanisme yudisial maupun sebaliknya.

“Pernyataan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang akan melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini perlu mendapat dukungan,” kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat jumpa pers di Kantor LPSK Jakarta.

Menurut dia, langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ini mungkin bisa dimulai dengan bertanya kepada para korbannya, model penyelesaian seperti apa yang mereka kehendaki.

“Setelah mendengar, pemerintah harus segera mengambil keputusan model yang diterapkannya. Apapun model penyelesaian yang dipilih berpotensi menimbulkan pro kontra. Namun, bila sulit sampai pada pilihan mekanisme yang ideal, jalan tengahnya adalah mekanisme yang paling mungkin untuk diterapkan. Di sini pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan,” kata Edwin.

Namun demikian, pemerintah tetap harus menyediakan ruang pada mekanisme penyelesaian yang menggunakan pendekatan hukum baik melalui pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai jalan pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

Upaya sinergi yang bisa dilakukan oleh negara di luar proses formil itu adalah memenuhi hak para korbannya dan mengenang peristiwa kemanusiaan yang pernah terjadi untuk tidak terulang. Sejatinya, negara tidak sepenuhnya alpa kepada para korban.

Arahan Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam adalah wujud Pemerintah komitmen, fokus serta serius memberantas korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, anggapan yang meragukan komitmen Pemerintah terhadap dua kasus tersebut sangat keliru dan justru melemahkan upaya Pemerintah dalam penegakan hukum serta HAM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here