Presiden Jokowi Minta PLN-Pertamina Mengurangi Impor

Presiden Jokowi Minta PLN-Pertamina Mengurangi Impor
Presiden Jokowi Minta PLN-Pertamina Mengurangi Impor
187 Pemirsa

Presiden Joko Widodo mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar untuk meningkatkan komponen dalam negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan Rupiah yang sedang berada dalam tekanan besar.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa PLN dan Pertamina harus berupaya untuk menekan nilai impor dan menerapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan produksi dalam negeri.

Dalam ratas itu Jokowi memberikan arahan kepada PLN dan Pertamina untuk kesekiankalinya. Ini diperlukan untuk menjaga nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tetap stabil dan menguat.

“Peningkatan TKDN terutama untuk BUMN besar yang menggunakan komponen impor ini agar diperhatikan, dan pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting,” kata Jokowi saat memimpin ratas di Istana, Selasa (14/8/2018).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, mengatakan Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh produksi siap jual (lifting) minyak yang dihasilkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi impor dan menekan defisit transaksi berjalan.

“Ini kan lucu. Ada produksi (minyak) dalam negeri yang diekspor tetapi kita (Indonesia) juga impor. Nah, sekarang, semua yang diproduksi dalam negeri kita beli sendiri,” kata Luhut. Luhut berharap kebijakan ini bisa segera terealisasi tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari-Juni 2018, neraca dagang Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar, sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar.

Khusus untuk impor migas, sepanjang semester I 2018 tercatat mencapai US$14,04 miliar atau melonjak 20,82 persen dari posisi tahun lalu US$11,62 miliar.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyanggupi arahan dari pemerintah. Menurut Nicke, cara tersebut akan membantu perseroan dalam memenuhi kebutuhan minyak nasional.

Skema yang digunakan, lanjut Nicke, bisa berupa untuk mendapatkan penawaran pertama penjualan (first right to match). Berbeda dengan saat ini yang mengharuskan Pertamina mengikuti lelang.

“Nanti, (minyak) dibeli dengan harga pasar yang akan digunakan di kilang-kilangnya Pertamina,” ujarnya.

Kabiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi mengatakan adanya arahan Pertamina memborong minyak bagian KKKS, maka impor minyak akan berkurang sehingga dapat menghemat devisa dan mendorong Rupiah agar kembali menguat.

“Jadi tidak ada lagi ekspor oleh KKKS, sehingga mengurangi ekspor minyak,” jelas dia.

Adapun mekanisme untuk menjalankan arahan tersebut, Kementerian ESDM akan menyerahkan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) selaku regulator yang menangani kegiatan hulu migas.

“Nanti disiapkan regulasinya oleh SKK Migas. Waktunya nanti ditentukan aturannya. Biar SKK Migas yang menindak lanjuti,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here