Propaganda Rusia Pecah Belah Bangsa

0
22

Terlalu besar pertaruhan yang dipakai kubu Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. Ada risiko besar dari Propaganda Rusia, strategi menyemburkan kebohongan untuk mendapatkan dukungan, bagi Indonesia. Keutuhan bangsa ini sangat terancam.

Demikian Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Dia menilai propaganda Rusia yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bisa mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Menurut Boni, maraknya propaganda Rusia sudah diadopsi politik elektoral Indonesia sejak tahun 2016 di mana hoax dan narasi kebencian yang berbalut “politik identitas” tumbuh subur.

“Ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Model politik berbasis kebohongan yang diterapkan dalam konteks perang di pemilu. Inilah propaganda Rusia di mana menjadi ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi dan peradaban,” ujar Boni dalam acara diskusi LPI bertajuk “Propaganda Rusia, Ancaman bagi Demokrasi Kita?” di gado-gado Boblo, Kuningan, Jakarta, Sabtu (9/2).

Boni menyebutkan tiga alasan mengapa propaganda Rusia menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Pertama, kata Boni, dengan propaganda Rusia, pemilu dipandang sebagai perang, bukan kontestasi pilihan politik.

“Kalau dipahami sebagai perang, maka pemilu berpotensi melahirkan kekerasan horizontal yang serius karena membelah masyarakat dengan cara kasar dan jahat,” tandas Boni.

Kedua, lanjut Boni, pendekatan Rusia menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. Menurut Boni, demokrasi Pancasila adalah kombinasi antara demokrasi modern dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan di tengah perbedaan.

“Pendekatan baru ini, propaganda Rusia menghancurkan seluruh prinsip baik ini yang dianut dalam demokrasi Indonesia,” ungkap Boni.

Ketiga, kata Boni, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rejim kebohongan. Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat melainkan utuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan.

“Untuk itu, kami mengimbau agar model propangada ini segera dihentikan agar tidak merusak kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” pungkas Boni. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here