Publik Diminta Tak Perlu Cemaskan Perpres TKA

Pimpinan Komisi IX DPR sesalkan Jokowi teken Perpres Tenaga Kerja Asing
67 Pemirsa

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibentuk untuk kemudahan investasi. Karenanya masyarakat diminta tidak mencemaskan keberadaan aturan ini.

“Sehingga investasi makin banyak dan lapangan kerja juga makin banyak. Jadi semua hal terkait itu kan perlu dipermudah dan disederhanakan. Ketentuan prinsip pokok akan tetap, ada seperti kualifikasi kan tetap,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/18).

Hanif mengatakan, fokus utama aturan ini untuk memperpendek jalur birokrasi dengan penyederhanaan proses. Perpres ini sebagai bentuk deregulasi yang diambil pemerintah. “Enggak hanya TKA saja, tapi juga untuk TKI (tenaga kerja Indonesia) juga.” tandas dia.

Poin-poin dalam perpres, kata dia, juga akan menguatkan sistem ke dalam konsep single submission. Kerja-kerja yang menyangkut beberapa kementerian diharap bisa terintegrasi dan selesai lebih cepat.

Terkait Perpres tersebut, Anggota DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menuding pemerintah tak memberikan jaminan masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Terlebih, kata dia, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan besar dan belum terselesaikan.

“Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/4).

Ia memandang alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut tak mendasar. Ia menuding pemerintah timpang memberikan kemudahan tempat dan perlindungan bagi pekerja asing ketimbang pekerja lokal.

“Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Ia juga menilai, tak tertutup kemungkinan tenaga kerja dari luar negeri menyebarkan ideologi yang tak sepaham dengan pancasila. Ia juga khawatir masuknya TKA mempersulit penciptaan lapangan kerja bagi warga Indonesia.

“Bisa saja, orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dan tidak tertutup kemungkinan para TKA itu menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita,” tamabah dia.

Walau demikian, saat ini diperlukan sinergitas antar pihak yang terkait untuk menjamin pelaksanaan Prepres tersebut tidak mengalami penyimpangan yang justru akan merugikan bangsa.

Ditegaskan dalam Perpres, setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: a. alasan penggunaan TKA; b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; c. jangka waktu penggunaan TKA; dan d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

Dalam Perpres tersebut diatur mengenai ketentuan mempekerjakan tenaga asing sehingga tetap berimbang dan tidak merugikan stabilitas pasar tenaga kerja Indonesia. Hal ini justru mendukung perkembangan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja tenaga dalam negeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here