Rencana SPI Gelar Diskusi Publik dan Musyawarah Tani

32 Pemirsa

Jakarta – Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria. Selain itu, terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

Adapun termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar. Bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah, tapi juga cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan.

Sebelumnya diakui Presiden, pihaknya sudah menerima laporan bahwa paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk fokus bukan saja untuk menuntaskan program sertifikasi lahan terutama bagi rakyat yang tidak mampu, tapi juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

Oleh karena itu redistribusi aset dan reforma agraria adalah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam (SDA).

“Saya minta 9 juta hektare tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui Reforma Agraria, betul-betul jelas di mana lokasinya, berapa luasnya, kondisinya seperti apa, siapa yang menjadi target. Sudah langsung konkret saja,” kata Presiden pekan lalu.

Jokowi pun berharap keputusan mengenai kebijakan pemerataan ekonomi bisa dibawa pada saat Kongres Ekonomi Umat pada 24 April 2017. Baik mengenai reforma agraria maupun program redistribusi aset dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia.

“Saya tidak ingin ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan, ini adalah program yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di bawah,” tandasnya

Tak dapat dipungkiri, meningkatnya konflik-konflik agraria, terkhusus di lahan-lahan perkebunan, ditunjukkan dengan fenomena kekerasan dan penggusuran terhadap petani, seperti yang terjadi di Desa Mekar Jaya Kab. Langkat Sumatera Utara pada awal bulan April yang lalu, serta kasus-kasus konflik agraria lainnya di seantero tanah air.

Pelaksanaan Reforma Agraria melalui distribusi lahan 9 juta hektar sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masih jauh dari yang dimandatkan oleh konstitusi dan desakan petani Indonesia.

Hal inilah yang menjadi sangat penting, mengingat Presiden Jokowi meyakini bahwa masalah ketimpangan penguasaan tanah dan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini dapat dikurangi melalui pelaksanaan reforma agraria.

Semua regulasi tentang pertanahan, kata Jokowi harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah. Semangat yang dibangun dalam reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

Sementara proses masih berjalan, masih ada pihak yang coba memainkan perannya di pemerintahan, seperti dalam rencananya Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar aksi nasional reforma agraria.

Aksi ini rencananya akan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Perjuangan Tani Internasional. Pada aksi kali ini SPI akan menagih janji Presiden terkait distribusi 9 juta hektare tanah.

“Prioritas adalah kasus konflik agraria yang jumlahnya 100-an kasus, itu banyak sekali konflik agraria. Prioritas kedua adalah dilaksanakan distribusi tanah yang dijanjikan presiden 9 juta hektare itu karena ini sudah mau selesai tahun ke-3,” kata Ketum SPI Henry Saragih, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).

Selain aksi, SPI juga berencana akan menggelar diskusi publik dan musyawarah tani pada tanggal 20 dan 25 April. Kemudian pada 26-27 April akan digelar Konferensi Perkebunan Rakyat Indonessia.

“Pada 20 April dilaksanakan diskusi publik dan musyawarah tani di Gedung Perpustakaan Nasional oleh Bustani yang merupakan wadah musyawarah nasional dari organisasi petani, diskusi agraria, kedaulatan pangan dan perkebunan pada 25 April. Konferensi perkebunan rakyat Indonesia pada 26 sampai 27 April. Konferensi diharapkan dapat menghasilkan platfrom bersama petani perkebunan mandiri,” ujarnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik untuk lebih mengedapan komunikasi duduk bareng seperti yang kerap dilakukan Presiden dalam menghadapi tiap persoalan di negeri ini ketimbang menghabiskan energi dengan cara demo yang lebih banyak merugikan semua pihak.