Saut Situmorang Setuju Perbaikan Asal Demi Keuntungan KPK

287 Pemirsa

Sejumlah termasuk masyarakat dan pimpinan KPK menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK. Mereka menilai Revisi yang dilakukan DPR sebagai upaya melemahkan KPK.

Namun diantara itu celah untuk kata setuju Revisi UU KPK masih ada. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru mendukung revisi tersebut. Namun dia meminta, revisi tersebut harus memperkuat KPK secara kelembagaan, misalnya dengan menambah jumlah deputi.

Banyak yang mendukung revisi. Saya juga termasuk, revisi yang memperkuat KPK. Seperti contoh sederhana, tambahin deputinya satu lagi. Saya pengin Deputi Penindakan ditambah lagi unit-unitnya,” katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Menurut Saut, lembaga lain memiliki deputi hingga sembilan. Sementara deputi di KPK tak sampai angka tersebut, sehingga harus ditambah agar kinerjanya lebih optimal. Selain itu jumlah personel di KPK kurang dari 2 ribu orang.

Menurutnya, perbaikan bisa dilakukan dengan menambah sumber daya dan anggaran untuk KPK. Dengan sumber daya yang memadai, maka seluruh surat pengaduan yang masuk bisa ditindaklanjuti.

Jadi upaya upaya untuk perbaikan itu dengan UU yang ada sekarang, kasih resource yang lebih besar. Kami hanya dapat kurang dari Rp 1 triliun per tahun, mengawasi uang Rp 2.600 triliun. Itu doesn’t make sense. Oleh karena itu sekali lagi kasih resource yang betul supaya kemudian ada perubahan signifikan di tengah-tengah masyarakat. Karena menunda itu adalah cara mencegah yang paling baik sebenarnya,” kata dia.

Pernyataan Saut Situmorang yang setuju perbaikan KPK asalkan berkaitan dengan penambahan anggaran dan jumlah personil tanpa ingin memperbaiki cara kinerja serta menerima kritikan dari pihak luar merupakan sikap arogan.

Hal itu menunjukkan bahwa Saut Situmorang ingin sesuatu yang hanya berkaitan dengan keuntungan KPK. Padahal situasi internal KPK sangat bobrok dan cenderung mengutamakan kepentingan golongan dalam mengusut kasus korupsi.

KPK bukanlah lembaga negara yang berada di atas negara. KPK harus mau diatur dan jangan memprovokasi masyarakat dengan mengerahkan LSM-LSM yang selama ini bekerja sama dengan KPK untuk membangun opini bahwa ada upaya menghancurkan KPK dan terdzolimi demi mendapat simpati dan perlindungan dari masyarakat.

Sebenarnya evisi UU KPK penting karena KPK yang sekarang bukan lagi KPK yang dulu dibentuk dengan tujuan mulia. KPK sudah bertransformasi menjadi alat dan senjata kepentingan karena oknum didalam KPK hanya memikirkan masalah kekuasaan dan uang.

Sekali lagi revisi UU KPK adalah demi kebaikan KPK dan pemberantasan korupsi bukan cari untung apalagi menguntungkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here