Sebelum Terbitkan Perppu Pemerintah Sudah Konsultasi ke MA

165 Pemirsa

bidikdata.com – Pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan hingga mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang ormas.

Pemerintah mengumumkan Perppu tersebut dikarenakan bahwa Undang Undang yang ada tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahkan, pada kasus Perppu Ormas ini, pemerintah sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MA).

Pro-kontra pun terjadi pasca pemerintah mengumumkan Perppu tersebut. Kritikan pun terus menyasar kepada pemerintah. Akan tetapi, pemerintah meyakini langkah-langkah yang telah diambil itu penuh dengan kehati-hatian, dan cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

Namun, keputusan pemerintah tidak juga mendapat dukungan penuh dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebut saja ormas yang secara nyata tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Atas ketakutannya, HTI pun berkeinginan menggugat pemerintah terkait Perppu yang diterbitkan itu. Namun, jika HTI dalam posisi yang dikatakan bahwa HTI merupakan ormas yang tidak anti Pancasila, kenapa harus takut karenanya.

Justru inilah yang membuat timbul pertanyaan, mengapa ketakutan itu seolah HTI adalah kelompok yang benar-benar paling berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.

Terkait gugatan yang akan dilayangkan oleh beberapa pihak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sangat paham karena itu merupakan hak setiap warga negara. Tapi, pemerintah tetap pada keyakinan Perppu Ormas bertujuan untuk menyelamatkan bangsa di masa yang akan datang, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pramono menambahkan, perppu yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi dan melibatkan para pemangku kepentingan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan, MK akan memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak ingin mengajukan uji materi terkait Perppu Ormas. Dia menyatakan MK bersikap pasif dalam memerima pengajuan perkara oleh masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here