Sebut Perppu Ormas Represif Hidayat Nurwahid Tidak Menunjukkan Kenegarawanannya

44 Pemirsa

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid yang menyebut Pemerintah telah menerbitkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang bersifat represif dapat dikatakan tidak mempunyai dasar argumen yang kuat. HNW demikian Hidayat Nuwarhid sering dipanggil, menyebut ditiadakannya mekanisme pengadilan dalam proses pembubaran sebuah ormas adalah tindakan represif, padahal merujuk pada Pasal 51 dan 60 walaupun mekanisme pengadilan ditiadakan namun ormas yang dibubarkan dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan untuk menunjukkan bahwa kegiatannya sesuai dengan Pancasila dan seluruh ketentuan perundang-undangan.

Standar ganda pun ditunjukkan HNW ketika menolak pendapat bahwa pernyataannya tersebut adalah bentuk dukungannya kepada HTI “Tidak mungkin, lha wong mereka menolak demokrasi sedangkan PKS mendukung demokrasi,” kata Hidayat. Alasan Pemerintah membubarkan HTI bukan hanya karena menolak demokrasi namun karena HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri-ciri yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas dan aktivitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Bahkan Wiranto selaku Menkopolhukam telah menegaskan bahwa Pemerintah memiliki bukti kuat HTI pernah dan selalu melakukan kegiatan seperti seminar, orasi dan demonstrasi yang cenderung memecah belah bangsa dan diyakini dapat menghancurkan kedaulatan bangsa karena HTI berkeinginan mengganti Pancasila dengan Khilafah.

Pernyataan HNW tentu tidak mewakili sikap keseluruhan kader PKS yang telah lama berbenturan dengan HTI dalam merebut basis dukungan intelektual di kampus-kampus, karena seringkali kader HTI mengkafirkan saudaranya yang sedang berdakwah sekaligus berdemokrasi.

Sikap terakhir HNW yang menghubungkan Perppu Ormas dengan gerakan Pramuka di akun twitternya terbukti hanya untuk provokasi penolakan terhadap Perppu Ormas, karena sangat jelas Gerakan Pramuka yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Pernyataan HNW yang mengatakan Gerakan Pramuka dijadikan korban Perppu Ormas sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Perppu Ormas jelas tidak dapat dipakai untuk membubarkan Gerakan Pramuka.

Sikap yang ditunjukkan Hidayat Nur Wahid hanya ketakutan semu terhadap hilangnya basis massa tradisional dan membuktikan masih banyak tokoh yang mengaku negarawan gagal paham terhadap esensi Perppu Ormas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here