Sebut Trotoar Bukan Hanya untuk Pejalan Kaki Anies Baswedan Serba Memaksakan

Sebut Trotoar Bukan Hanya untuk Pejalan Kaki Anies Baswedan Serba Memaksakan
Sebut Trotoar Bukan Hanya untuk Pejalan Kaki Anies Baswedan Serba Memaksakan
255 Pemirsa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja merevitalisasi trotoar yang ada di Jakarta. Trotoar yang ada terasa sudah tidak nyaman dan terlalu sempit bagi Anies. Sehingga Anies berinisiatif untuk melebarkan trotoar yang ada. Meskipun konsekuensi jelas. Harus mempersempit jalan yang ada guna mengakomodasi pelebaran trotoar tersebut.

Dan ini memang kontradiktif. Satu sisi Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha mengendalikan kemacetan yang ada di jalanan Jakarta dengan menerapkan sistem ganjil-genap di jalan protokol Jakarta. Sedangkan di sisi lain Anies justru mempersempit jalan yang ada.

Ternyata Anies melebarkan trotoar bukan hanya untuk mengakomodasi pejalan kaki tetapi Anies justru melebarkan trotoar untuk kepentingan PKL. Anies mau menjadikan Jakarta seperti kota New York di mana PKL-nya bisa berjualan di trotoar.

Jadi, Anies melebarkan trotoar sebenarnya bukan untuk pejalan kaki. Anies justru merevitalisasi trotoar untuk kepentingan PKL. Agar PKL dapat berjualan di trotoar yang telah direvitalisasi tersebut. Alasan Anies, siapa pun boleh berusaha di Jakarta ini, tak terkecuali PKL. Jadi PKL difasilitasi oleh Anies untuk dapat berjualan di trotoar.

Padahal Anies tahu, bahwa MA sudah membatalkan Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang mana Gubernur dapat menetapkan di tempat-tempat tertentu diperbolehkan bagi PKL untuk berjualan. Dengan dibatalkannya Pasal 25 ayat (1) ini, maka Anies sudah tidak berhak memperbolehkan PKL berjualan di trotoar.

Namun Anies mengatakan bahwa trotoar di Jakarta memiliki multifungsi tak hanya digunakan untuk pejalan kaki sesuai dengan peraturan Menteri PUPR. Pernyataan tersebut terkesan memaksakan diri dengan kebijakan penyempitan jalan dan pembangunan trotoar di beberapa titik Jakarta untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengakomodir keberadaan PKL. Kebijakan Anies dinilai oleh masyarakat sangat kontroversial.

Jika Anies ngotot memperbolehkan PKL berjualan di trotoar, maka Anies dinyatakan melawan hukum. Dan dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan.

Dan rencana menempatkan PKL di trotoar hasil revitalisasi itu mendapat kecaman dari fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Gembong menyatakan rencana tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Sangat kurang tepat dan kebijakan itu akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi memang inilah Pak Anies selalu membuat kebijakan yang kontroversial. Kami, Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Anies,” ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (5/9/2019). PDI-P menilai Anies Baswedan senang membuat kebijakan yang kontroversi. Kebijakan Anies itu seolah-olah pro kepada pedagang kecil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here