Sejak Awal Gerindra Tak Rela Wagub DKI Diisi PKS

312 Pemirsa

Jakarta – Pasca Pilpres, Partai Gerindra dan PKS sedang gontok-gontokan rebutan kursi Wagub DKI. Prabowo yang saat penentuan cawapres berhasil ngerjain Demokrat dan PAN, ternyata giliran Gerindra yang dikerjai setelak-telaknya.

Gerindra dikerjai PKS karena PKS yang semula menyetujui adanya fit and proper test kursi Wagub DKI, ternyata hanya menginginkan penampakan Cawagub. PKS menilai fit and proper test tidak perlu dilakukan, sebab saat pencalonan Anies dan Sandi juga tidak dilakukan, padahal fit and proper test yang diusulkan Gerindra bisa jadi hanya akal-akalan untuk mengulur waktu dan menjegal PKS dalam pemilihan Wagub tersebut.

Seharusnya Gerindra berani mengambil resiko tidak didukung PKS, sebab sebagai partai yang diperkirakan tenggelam pada usianya ke-20 dan tidak akan lolos parliamentary threshold, PKS tetap tidak akan dapat mendulang banyak suara untuk Prabowo. Tetapi hanya dengan gertakan tak akan mendukung Prabowo, membuat Prabowo dan Gerindra semakin ciut nyali, dan menyerahkan begitu saja kursi wagub DKI kepada PKS.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai polemik pengisian Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tidak perlu dilanjutkan.

Syamsuddin berpendapat sejak awal Gerindra sebagai salah satu partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 tidak memiliki perhatian terhadap pengisian jabatan wagub kali ini. Menurut Haris, Gerindra tidak rela membagi jabatan tersebut pada PKS.

“Gerindra enggak punya niat baik, dia enggak mengizinkan PKS isi wagub,” ujar Syamsuddin di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

Menurut dia, harusnya posisi yang diduduki sebelumnya oleh Sandiaga itu diberikan ke PKS. Jika Gerindra punya niatan baik, maka hal itu langsung dilakukan tanpa pemilihan.

Syamsuddin melihat polemik pengisian kursi wagub dijadikan komoditas partai-partai terkait untuk menjual kepentingan. “Dalam pengertian mengambil untung dari kemelut pemilihan Wagub DKI,” tutur Syamsuddin.

Jika ingin praktis, Syamsuddin mengusulkan jabatan Wagub DKI dikosongkan saja. Mengingat banyak jabatan struktural lain yang bisa membantu tugas Gubernur DKI Anies Baswedan. Ada Sekda DKI Saefullah yang bisa menggantikan Anies sewaktu-waktu.

Selain itu, jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga komplit terisi. Pembantu-pembantu Anies itu dinilai mumpuni menyokong kinerja Pemprov DKI.

“Kosongin aja wagub kan enggak banyak tugasnya, karena enggak punya otoritas,” tandas Syamsuddin.

Namun begitu meskipun PKS berkontribusi kecil terhadap Prabowo pada pilpres 2019, PKS masih berkesempatan mendudukkan kadernya sebagai Wagub DKI Jakarta. Kasihan Prabowo dan Gerindra, sudah kalah dalam Pilpres, kalah juga dalam perebutan Wagub DKI. Semakin kasihan pula warga DKI Jakarta, sudah gubernurnya gabener dan hanya pandai beretorika, akan dibantu Wagub yang tidak jelas kemampuan manajerialnya. Mau dibawa kemana Jakarta kita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here