Sri Mulyani Melakukan Evaluasi Bersama Erick Tohir Atasi 7 BUMN yang Masih Merugi

Sri Mulyani Melakukan Evaluasi Bersama Erick Tohir Atasi 7 BUMN yang Masih Merugi
Sri Mulyani Melakukan Evaluasi Bersama Erick Tohir Atasi 7 BUMN yang Masih Merugi
65 Pemirsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan duduk bareng bersama Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pelat merah yang merugi mesti disuntik penyertaan modal negara (PMN).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya saat ini memberikan ruang terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thorir dan jajarannya untuk melakukan evaluasi BUMN yang merugi tersebut.

“Menteri BUMN sekarang sedang lakukan evaluasi dengan dua wamennya. Mereka sedang menjalankan itu nanti kami liat, bagaimana bentuk policy yang dibutuhkan BUMN tersebut,” kata Sri Mulyani di kompleks Senayan, Senin (2/12/2019).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan ada 7 BUMN yang merugi pada 2018. Tujuh BUMN tersebut di antaranya PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel.

Persoalan ketujuh BUMN tersebut merugi karena berbagai alasan, di antaranya karena kinerja keungan perusahaannya yang tidak efisien dan beberapa persoalan teknis lainnya.

“Jadi kami bersama Menteri BUMN akan bersama-sama melihat mana-mana yang memang perlu untuk diperkuat dalam bentuk penguatannya dan bagaimana misi pembangunannya tetap bisa dijalankan secara lebih akuntabel,” ujarnya .

Menurutnya, seluruh BUMN perlu dijaga keberlanjutannya sehingga misi pembangunan dalam negeri juga tetap berjalan terus. Oleh sebab itu, penting untuk kinerja keuangan BUMN bisa membukukan keuntungan.

“BUMN memang selalu harus mencari titiik keseimbangan antara misi pembangunan dan mejaga kesehatan dari neraca dan laporan keuangannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, evalusi BUMN yang merugi akan dilihat mulai dari tata kelola perusahaan hingga penyebab kerugiannya meski telah disuntik PMN.

“Lalu dilihat juga apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana kondisi keuangannya. Sebenarnya banyak BUMN yang sudah jelas detailnya (permasalahan), itu akan kami analisis lebih lanjut bersama Kementerian BUMN,” kata dia.

Sekedar informasi, tiap tahunnya pemerintah mengalokasikan dana PMN dalam bentuk tunai maupun non tunai kepada beberapa BUMN yang membutuhkan pendanaan. Pada tahun 2015 alokasi PNM sebesar Rp65,6 triliun, 2016 sebesar Rp51,9 triliun, 2017 sebesar Rp9,2 triliun, dan 2018 sebesar Rp3,6 triliun, serta 2019 alokasinya sebesar Rp20,3 triliun.

Sementara pada 2020, Kemenkeu menganggarkan PMN sebesar Rp 17,73 triliun untuk 8 BUMN, dengan alokasi terbesar kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here