Syarat Pemulangan Rizieq Hanya Retorika dari Gerindra untuk Menghibur FPI

645 Pemirsa

Kubu Prabowo Subianto mengajukan sejumlah syarat dalam upaya rekonsiliasi, salah satunya terkait pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sudah dua tahun pentolan FPI itu berada di Tanah Suci Mekkah semenjak ia umroh pada Mei 2017 lalu usai ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus chat mesum yang melibatkan Firza Husein.

Selain kasus dugaan konten pornografi, Rizieq juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghinaan Pancasila oleh Polda Jawa Barat. Kasus itu juga telah dihentikan pihak kepolisian pada awal tahun lalu.

Saat di Arab, Rizieq tetap menggalang massa di Pilpres 2019. Ia ikut serta merancang Ijtimak Ulama yang memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara, Prabowo juga pernah berjanji akan menjemput Rizieq pulang jika terpilih sebagai presiden. Namun sayangnya Ketum Gerindra itu dinyatakan kalah dari rivalnya.

“Dalam ijtimak yang ke-2 saya sudah mengatakan begitu saya menang saya akan mengembalikan Habib Rizieq Shihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau,” kata Prabowo pada Februari 2019 lalu.

Kemudian mencuatlah isu rekonsiliasi bersyarat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pemulangan Rizieq jadi salah satu syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi.

Sementara itu Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade juga mengatakan syarat pemulangan Rizieq itu merupakan tanggung jawab moral Prabowo dan Gerindra kepada para pendukungnya.

“Ini kan bagian dari tanggung jawab moral Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada seluruh pendukungnya yang sudah membela (mendukung),” kata Andre.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pemerintah menghalang-halangi kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.

JK menyebut, tak mungkin negara menghalang-halangi warganya yang berada di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air.

“Enggak (menghalang-halangi), pemerintah silakan saja. Pemerintah tidak berhak melarang warga negara ke Tanah Air. Mana ada hak pemerintah melarang hak warga negara ke Tanah Air. Enggak ada. Enggak boleh,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Faktanya kepulangan Rizieq terkendala disebabkan oleh adanya kewajiban Rizieq untuk membayar denda atas aturan overstay akibat tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan. Sehingga isu terhalangnya kepulangan Rizieq karena pemerintah Indonesia tidaklah benar, tidak ada istilah pencekalan bagi WNI yang hendak pulang ke Tanah Air.

Kepulangan Rizieq juga tak bisa dijadikan sebagai barter dalam proses rekonsiliasi. Harus ada pemisahan antara kasus hukum Rizieq dengan kegiatan politik. Sebab rekonsiliasi merupakan konsep politik untuk berbagi tugas secara proposional, sedangkan dalam hukum, penegakan hukum adalah penegakan hukum.

Bahkan sebelum isu rekonsilaisi bersyarat itu muncul, Gerak Kemanusiaan dan Keadilan (GKK) Pimpinan Abdullah Hehamahua yang diikuti PA 212 serta FPI membentuk opini subjektif untuk mendiskreditkan pemerintahan yang berjalan.

Mereka menolak Putusan MK dengan tetap bersikukuh terdapat kecurangan dalam Pilpres tanpa disertai dengan bukti dan fakta yang jelas. Padahal kategori fitnah dalam ajaran agama juga dilarang.

Sebagai pihak atau ormas yang berdiri sebagai oposisi pemerintah, GKK harusnya dapat mengemas sikap kontra terhadap pemerintah dengan tetap memperhatikan fakta dan keabsahan data dari isu yang diangkat.
Pernyataan atau sikap yang diangkat ke publik hanya akan memperkeruh suasana tanpa bisa memberikan solusi dari polarisasi masyarakat sebagai dampak dari kontestasi Pilpres 2019.

Ini jelas ada sebuah kepentingan Gerindra dibalik kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi atau hanya retorika sekedar untuk menghibur para pendukungya.

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan bahwa isu syarat pemulangan Rizieq hanya retorika dari Gerindra yang sedang menghibur kelompok pendukungnya dari Alumni 212 dan FPI.

Pengajuan syarat tersebut tak terlepas dari upaya Gerindra menjaga basis massa dari kelompok Islam, khususnya para pendukung Rizieq yang tergabung dalam kelompok Alumni 212 dan FPI.

Dalam hal ini Gerindra memiliki kepentingan mengelola kelompok pendukung Rizieq untuk jangka panjang. Sehingga para pendukungnya pun kini terjebak dalam kemenangan semu Prabowo-Sandi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here