Tak Punya Pemahaman Barisan Emak-Emak Militan di KPU Menuntut Presiden Jokowi Mundur

0
135
Tak Punya Pemahaman Barisan Emak-Emak Militan di KPU Menuntut Presiden Jokowi Mundur
Tak Punya Pemahaman Barisan Emak-Emak Militan di KPU Menuntut Presiden Jokowi Mundur

Sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, menyebutkan bahwa Presiden yang mencalonkan diri kembali pada Pilpres hanya diwajibkan mengambil cuti saat berkampanye.

Hal tersebut akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 September 2018 mendatang.

Dalam pasal 301 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyebutkan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengambil cuti ketika maju kembali dalam Pilpres.

Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres dapat berkampanye dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Sehingga apa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU) pada Senin (3/9) pagi kemarin untuk menuntut Presiden Joko Widodo mundur karena sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2019 tidak tepat.

Karena Presiden Jokowi akan mengambil masa cuti kampanye setelah KPU menetapakan sebagai Calon Presiden (Capres).

Namun sayangnya demo Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Barisan Emak-emak Militan atau BEM ini kurang dibekali dengan pemahaman yang dalam terkait peraturan dan UU yang sudah ditetapkan terkait Pemilu.

Massa emak-emak ini merupakan bagian dari Relawan Nasional Prabowo-Sandiaga (RN PAS). Namun figur Ketua Umum RN PAS Eggi Sudjana tak terlihat hadir.

Wajar jika demo tersebut terkesan memiliki pesanan pihak tertentu, karena beberapa peserta aksi silih berganti mengisi orasi dari atas mobil komando. Orasi tersebut selalu disambut dengan teriakan takbir dari massa yang mengikuti. Teriakan 2019 Ganti Presiden juga beberapa kali keras terdengar.

Bahkan mereka juga menuntut Jokowi mundur dari jabatannya seperti yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sebelumnya menyatakan bahwa calon inkumben dalam pilpres yang akan berkampanye harus mengambil cuti. Arief menjelaskan Presiden harus memastikan tak ada kegiatan yang terganggu karena kampanye tersebut.

“Kalau mengganggu tugas kenegaraan itu tidak boleh,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/18).

“Pokoknya kalau mau kampanye harus cuti. Itu yang disebut undang-undang,” jelas dia.

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sebelumnya juga mengatakan, fasilitas pengamanan bagi calon presiden petahana masih melekat meski yang bersangkutan cuti untuk kampanye Pilpres 2019.

Ia menambahkan bahwa cuti kampanye kepala negara sejatinya berbeda dengan kepala daerah. Sebab seorang kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 perlu menanggalkan jabatan dan kekuasaannya selama tahapan kampanye, sedangkan untuk presiden dan wakil presiden inkumben cukup cuti pada saat pelaksanaan kampanye saja.
“Oleh karena itu jangan gunakan analogi pilkada dalam pilpres, sebab kalau gunakan analogi pilkada tidak akan nyambung,” ungkap Wahyu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here