Takut Bermasalah Hukum, Pemkot Bekasi dan Kejari Jalin Kerjasama

Dinas Pendapatan Kota Bekasi, salah satu SKPD di Pemkot Bekasi yang tak ikut serta dalam MoU dengan Kejaksaan Negeri kota Bekasi
396 Pemirsa

bidikdata.com Pemerintah Kota Bekasi tampak mulai khawatir adanya dugaan potensi penyalahgunaan keuangan daerah. Karena khawatir terjadi praktek korupsi yang bisa menyeret ke pengadilan, kini sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemkot Bekasi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.

“Ini penting agar kita selalu on the track,” kata Wakil Walikota Ahmad Syaikhu, hari ini (19/9/2016). Kerjasama ini, kata dia, untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak kejaksaan negeri apabila terjadi indikasi permasalahan di SKPD.

Menurut Ahmad Syaikhu mengatakan, dengan bantuan pihak kejaksaan ini potensi masalah bisa diantisipasi sejak dini. Pihaknya berharap, dengan adanya kerja sama tersebut, maka bisa terhindar dari permasalahan hukum.

“Saya kira ini jadi kata kunci dalam upaya untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai berbagai ketenangan. Kita kan sudah didampingi langsung oleh Kejari. Oleh karenanya jangan sungkan untuk konsultasi dan menanyakan kepada ahli hukum, dalam hal ini, kejari yang dijadikan rujukan ketika ada masalah-masalah,” kata dia.

 

Di kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didik Istiyanta melaporkan, dari MoU (Memorandum of Understanding) yang telah dilakukan kedua pihak, ternyata masih ada beberapa SKPD yang belum memanfaatkan kerjasama, yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi.

“Saya harap ini juga bisa dilakukan Dispenda seperti tunggakan pajak dan konsultasi lainnya. Retribusi mana yang kurang nanti kami bisa melakukan penagihan,” pungkasnya. (KP)