Tidak Diikutsertakan Dalam Debat Publik Ketiga, Sanksi Yang Pantas Buat Paslon Asyik

182 Pemirsa

Bidikdata – Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat-Syaikhu diminta untuk tidak hadir dalam debat publik selanjutnya. Hal itu dinilai sebagai sanksi yang pantas diberikan setelah dalam debat kedua Senin (14/5) kemarin dianggap membuat provokasi yang berujung kericuhan.

Hal itu disampaikan Tim Pemenangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), Abdy Yuhana, Kamis (17/5). “Saya pikir, yang bersangkutan (Asyik) jangan diperkenankan ikut debat lagi,” katanya.

Seperti diketahui, dalam debat yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5), paslon Asyik membentangkan kaos ganti presiden. Aksinya itu sempat membuat jalannya debat terhenti.

Menurut Abdy, acara debat kandidat salah satu medium berkampanye, menyampaikan visi misi dan program kepada masyarakat. Sedangkan, apa yang dilakukan oleh paslon Asyik tidak menunjukan hal itu sama sekali.

“Membentangkan kaus itu melenceng dari tujuan kampanye pilgub,” katanya.

Apalagi, tindakan itu membuat reaksi, gaduh tak terkendali. Artinya, Abdy menilai ada upaya provokasi yang dilakukan paslon nomer tiga.

Sebelumnya, Ketua tim pemenangan paslon gubernur Jabar Sudrajat-Syaikhu (Asyik), Haru Suandharu mengatakan, pesan ganti presiden dalam debat publik kemarin tidak usah jadi polemik berkepanjangan.

Dia menjelaskan, pesan yang disampaikan di segmen terakhir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat Jawa barat.

“Itu spontan. Pak Sudrajat, Pak Syaikhu selama berkeliling selalu mendapatkan aspirasi, salah satunya itu. Ya dalam acara itu (debat publik) ya disampaikan,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/5/2018).

Haru berkeyakinan bahwa pesan ganti presiden tidak akan berujung pada sanksi. Menurutnya, paslon yang diusung PKS, Gerindra dan PAN inj tidak melakukan pelanggaran apapun.

“Ini kan negara demokrasi, paslon kami punya pendapat. Ya kalau ada pendapat berdebeda ya silahkan sampaikan. Yang (berpendapat) ganti presiden, mangga (silahkan), yang (berpendaoat) dua periode ya silahkan,” ucapnya.

Haru justru menyayangkan respon dari oknum penonton yang hadir dalam acara debat. Beberapa diantara mereka bahkan melontarkan kata-kata kasar. Oknum tersebut dinilai bertindak mengedepankan emosi dan mengabaikan semangat demokrasi.

“Banyak kok bukti rekamannya, di youtube juga ada. Banyak kata kata kotor. Kenapa harus begitu?,” imbuhnya.

“Jika ada yang mengatakan ini agenda pilgub bukan pilpres. Justru itu, reaksinya seharusnya engga usah berlebihan. Pilpres kan belum mulai, emang udah ada calonnya? Kan ga ada,” ia melanjutkan.

Disinggung mengenai rencana ke depan, paslon Asyik akan meneruskan agenda kampanye ke berbagai daerah di Jawa Barat.

“Kami santai dan tetap optimis hal ini tidak akan berpengaruh negatif. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Tidak ada tata tertib yang dilanggar,” pungkasnya.

Bukan pidana, dugaan pelanggaran Asyik masuk administrasi

Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menemukan unsur pelanggaran administratif yang dilakukan paslon Sudrajat-Syaikhu saat memerkan kaus #2019GantiPresiden di debat kedua Pilgub Jabar. Mereka terancam sanksi tidak bisa ikut debat ketiga.

Keputusan itu disampaikan Bawaslu setelah menerima klarifikasi dari Ketua KPU Jabar Yayat di kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (16/5).

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyatakan, pasangan Sudrajat-Syaikhu dinilai melanggar aturan mengenai tata tertib debat kampanye, karena membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU.

Soal sanksi yang nantinya akan diberikan pada Paslon Asyik, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU. Alasannya, KPU lah yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada paslon di Pilgub Jabar ini.

“Kami harap satu atau dua hari ini sudah ada sanksinya,” ujar Harminus.

Meski begitu, Harminus menegaskan bahwa Bawaslu tidak menemukan unsur pidana dalam insiden kaus #2019GantiPresiden. Untuk itu, semua laporan yang mengadukan Asyik gugur.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan, apa yang disangkakan pasal 69 ayat 2 dalam rangka memprovokasi saat kampanye, kami Bawaslu polisi dan jaksa tidak menemukan unsur pidana.

“Karena tidak memenuhi unsur pidana, laporan (paslon lain) kita hentikan,” tutur dia.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengaku akan mempelajari rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Hal tersebut untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada pasangan Sudrajat – Syaikhu.

“Pelanggaran administrasi itu bisa berupa teguran lisan, tertulis sampai pada tidak diperbolehkan ikut debat terakhir (ketiga). Kita lihat dulu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa,” kata Yayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here