TNI dan Angkatan Bersenjata Inggris Perbaiki Kerja Sama Militer

137 Pemirsa

bidikdata.com Hubungan kerja sama TNI dan Angkatan Bersenjata (AB) Inggris yang sempat terganggu namun terkadang terganggu pasca jajak pendapat di Timor-Timur, penanganan kerusuhan di Maluku maupun operasi terpadu di Aceh, kini memasuki babak baru, ditandai dengan kesepakatan kerja sama baru.

“TNI dan AB Inggris sepakat untuk memulihkan kerja sama militer kedua negara,” kata Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan melalui surel ke redaksi bidikdata.com, Senin (12/9/2016).

Menurut Kasum TNI, kerjasama TNI-AB Inggris yang telah dan sedang dilaksanakan di antaranya membina hubungan antara Lembaga-Lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara, dan mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan, logistik dan operasi Pemeliharaan Perdamaian. Selain itu, kedua instansi militer melakukan kunjungan kapal, dalam rangka membina hubungan yang baik.

Kesepakatan itu dilakukan pada pertemuan bilateral dengan Admiral Sir Philip Jones disela-sela kegiatan the 2016 Annual Chiefs of Defense (CHOD) Conference di Filipina.

“Pada tahun 2007, Kerajaan Inggris Raya menempatkan Indonesia sebagai prioritas pertama dalam kebijakan luar negeri Inggris termasuk kerja sama bidang pertahanan, diantara negara-negara Asia Tenggara,” ujar Kasum TNI.

Dasar hukum dokumen resmi kerja sama pertahanan RI-Inggris adalah Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Cooperative Activities in the Field of Defence,yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2012.

“Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja guna meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang hubungan pertahanan dan militer,” ungkap Didit Herdiawan.

Seperti diketahui, kondisi hubungan pertahanan RI-Inggris dalam beberapa tahun ini terkesan low profile. Secara realistik hubungan RI-Inggris di bidang pertahanan, seperti juga bidang lain, dilandasi bukan hanya berdasarkan kondisi politik dalam negeri Inggris tapi juga kebijakan politik negara-negara Uni Eropa khususnya dalam konteks isu HAM, demokratisasi dan supremasi sipil. (KP)