Tuduhan Presiden Diktator Bukan Penilaian Obyektif Ketatanegaraan

Presiden Joko Widodo, memastikan konstitusi menjamin tidak akan ada sekelompok orang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain
37 Pemirsa

Bidikdata – Presiden Joko Widodo memastikan akan tetap teguh memegang konstitusi dan berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, meneguhkan keyakinan bahwa konstitusi menjadi pelindung kemajemukan dan keberagaman, baik keberagaman pendapat yang menjadi ciri khas demokrasi, atau keberagaman etnis, budaya dan agama.

“Konstitusi lah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain,” tegas Presiden saat membuka simposium internasional “Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk” di Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/8).

Kepala Negara menambahkan, Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktek demokrasi yang sehat dan terlembaga. Jokowi mengatakan, tidak adanya ruang diskriminasi tersebut berkaitan erat dengan pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

Berdasarkan pengalaman itu, dapat dilihat sekaligus dirasakan bagaimana pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perekat persatuan. Dapat dirasakan pula pentingnya UUD 1945 sebagai konsensus bersama antara seluruh elemen bangsa.

Pada kesempatan lain Jokowi menyatakan bahwa dengan konstitusi yang sehat di Indonesia tidak akan ada kekuasaan yang mutlak. “Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi,” katanya.

Menanggapi komentar para politisi dan pengamat tentang pro kontra kriteria diktator, Ketua Setara Institute memastikan pemerintahan Jokowi bukanlah rezim diktator, karena menilai berbagai rambu dan prosedur demokrasi masih berjalan normal.

“Secara umum kebebasan sipil dan politik masih bisa dinikmati. Sejumlah UU juga memberikan jaminan kebebasan. Sementara seluruh mekanisme kontrol atas tindakan pemerintah juga workable. Jadi indikator-indikator diktatorisme tidak terpenuhi,” kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (9/8).

Hendardi melihat Jokowi disebut diktator semata-mata judgement politik kelompok yang tidak mendukung pemerintah. Tuduhan itu bukan penilaian obyektif ketatanegaraan.

“Kalaupun Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang dianggap cermin diktatorisme, tindakan tersebut bisa dikoreksi melalui mekanisme yang tersedia,” jelas Hendardi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here