Ucapan Riziek Shihab Mentahkan NKRI Bersyariah

Riziek Shihab
Ucapan Riziek Shihab Mentahkan NKRI Bersyariah
232 Pemirsa

Jakarta – Dalam kehidupan bernegara Jokowi secara lebih arif memaknai syariah sebagai sebuah wasilah, sebuah jalan menuju fitrah, menuju kebahagiaan sejati yang tak hanya bersifat duniawi namun juga ukhrowi.

Jokowi mengimplementasi kebahagiaan versi Muhammad SAW meliputi rumah yang luas, istri yang salihah, tetangga yang baik, kendaraan yang bagus juga ladang yang luas, yang tidak sekedar dalam konteks harfiah melainkan juga dalam simbol-simbol yang lebih menyeluruh.

Pernyataan Riziek yang jauh dari ada Islam jelas merupakan ciri khas kaum Khawarij yang mengkafirkan pemerintah, kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintah tersebut, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin.

Ditambah Rizieq dan pendukungnya tak ubahnya maha satpam, yang sholat sambil tak henti melirik makmum sebelah untuk terus mencurigai apakah sudah khusyuk atau belum, serta tak henti memelototi seantero negeri dengan syariah yang nadir sebatas hukum, dan bukan sebagai jalan menuju Tuhan menuju kebahagiaan hakiki.

Akhirnya tiba juga masanya Jokowi ‘bantai habis-habisan’ konsep dan pemahaman NKRI Syariah ala Rizieq, membuat rakyat bertanya sebenarnya yang ulama Rizieq atau Jokowi?

Melalui video dari Mekah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019) dalam rangka Milad ke-21 FPI, dengan kalimat api khas ala dirinya Rizieq berteriak tentang NKRI bersyariah secara amat menggebu seakan hal itu adalah penemuan paling akbar abad ini yang baru ditemukan kemarin sore.

Tak hanya itu, masih dengan gaya serta kegarangan khas ala dirinya, Rizieq tak alpa untuk menyerang pemerintahan Jokowi yang disebutnya sebagai rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis serta menuding BPIP sebagai badan pengkhianat bergaji ratusan juta yang harus dibubarkan.

Berikut sekilas kutipan beritanya dari detik, dengan versi yang lebih utuh pada link di bagian akhir artikel.

Rizieq mengatakan, FPI di usia ke-21 harus lebih memantapkan langkah perjuangan untuk merajut persaudaraan dan menjaga bangsa serta negara dengan dakwah dan hisbah serta jihad konstitusional. Dia mengatakan, itu harus dijalankan untuk mewujudkan NKRI bersyariah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

“Ingat NKRI bersyariah bukan NKRI komunis-sosialis. NKRI beryariah bukan NKRI komunis-sosialis, NKRI bersyariah bukan NKRI liberal-kapitalis,” kata Rizieq.

Rizieq juga mengatakan, Indonesia patut dan layak serta berhak disebut sebagai negara tauhid. Dia mengatakan, ini telah ditegaskan dalam pembukaan dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa dasar negara RI adalah ketuhanan Yang Maha Esa.

“Catat, sekali lagi catat, bahwa Pancasila yang berintikan ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia bukan pilar negara. Mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara RI,” sambung Rizieq.

Di milad ke-21 FPI, Imam besar FPI Habib Rizieq menyinggung soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rizieq mengatakan BPIP tidak paham hakikat dan esensi Pancasila.

Rizieq mengatakan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Dia menyebut ada pihak yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara yang dia nilai sama sekali tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia.

“Ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi laten kiri 1998, yang merasa paling NKRI dan paling pancasilais, telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara. Dan parahnya mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara bahkan melalui lembaga tertinggi negara,” ujar Rizieq.

“Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Rizieq, dia meminta jangan ada yang menyalahkan jika BPIP dikritisi, bahkan diminta dibubarkan.

“Jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan pengkhianat ideologi Pancasila sehingga harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara tapi juga sangat berbahaya buat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un ,” ucapnya.

Tapi bukannya berhasil menjadi pahlawan kemalaman yang seakan tengah membela Pancasila, Rizieq justru berakhir tragis hanya sebagai tukang cari kutu yang selalu mengais kesalahan pihak-pihak yang dibenci, dengki dan dirasa merugikan kepentingan dirinya.

Serangan Rizieq terhadap BPIP yang disebutnya sebagai pengkhianat ideologi Pancasila amatlah kuno dan kedaluwarsa, menandakan dirinya serta juga para pemasok informasi di lingkar elit ormasnya selain tak paham konstitusi sekaligus juga jadul dalam hal perkembangan informasi.

Hal itu memang sempat mempolemik, hingga pada 2014 MK mengabulkan sebagian pengujian Pasal 34 ayat (3) huruf b UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan, berdasarkan pengajuan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar).

Dalam putusannya, MK menghapus frasa “empat pilar kebangsaan dan bernegara” dalam pasal itu, sehingga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 bukan lagi dianggap sebagai pilar kebangsaan.

“Frasa ‘empat pilar kebangsaan dan bernegara’ dalam Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 100/PUU-XI/2013 di ruang pleno MK Namun, apakah semua final sampai di situ?

Sepertinya inilah yang tidak diketahui oleh Rizieq beserta elit ormasnya yang amat tidak elit itu.

Pada Maret 2015, MPR dan MK telah sepakat untuk kembali menggunakan istilah Empat Pilar yang sebelumnya digugat ke MK dan diubah menjadi istilah Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara.

Dan itu artinya, penggunaan istilah tersebut tidak dapat diganggu dugat lagi oleh pihak lain.

“Jadi, dengan keputusan MK itu, kedepan tidak boleh lagi ada yang menggugat istilah sosialiasi Empat Pilar MPR RI. Kecuali, mereka yang berusaha mencari-cari kesalahan,” kata Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah di Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Untuk mempersingkat artikel, penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukumnya sila dalami sendiri sebagai berikut:

a. Ucapan Rizieq justru mementahkan konsep NKRI Syariah, karena tanpa embel-embel syariah segala macam memang RI sudah bersyariah sejak awal, dari mulai pasal 29 ayat 1 UUD 1945, sila pertama Pancasila serta banyak lagi yang lainnya.

b. Pada Maret 2015, MPR dan MK telah sepakat untuk kembali menggunakan istilah Empat Pilar yang sebelumnya digugat MK dan diubah menjadi istilah Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara. Dengan keputusan tersebut tak ada yang bisa menggugat istilah sosialisasi empat pilar MPR RI kecuali mereka yang berusaha mencari kesalahan.

c. Terkait gaji tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP, merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan serta biaya operasional. Jadi tidak benar bahwa ratusan juta tersebut adalah gaji pokok pimpinan BPIP.

“Menyangkut yang ribut soal gaji BPIP, Presiden sudah menjelaskan itu hanya soal struktur gaji saja. Karena gaji pokok itu sebenarnya dari BPIP paling kecil, hanya Rp 5 juta,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here