Utang Negara Digunakan untuk Ekonomi RI yang Lebih Berkualitas

Utang Negara Digunakan untuk Ekonomi RI yang Lebih Berkualitas
Utang Negara Digunakan untuk Ekonomi RI yang Lebih Berkualitas
381 Pemirsa

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa utang pemerintah sepanjang 2018 sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah besar.

Memang, pada 2018, pemerintah membutuhkan banyak pendanaan untuk pembangunan nasional, terutama dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dalam negeri.

Namun, tujuan akhir semua itu demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas.

Apalagi, kata dia menuturkan utang yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kemampuan Indonesia.

“Jadi utang tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik. Kita lihat terjaga tidak? Terjaga lah. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen dengan defisit makin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance kita hampir nol,” ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan, rasio utang terhadap GDP yang ditetapkan sebagai ambang batas yaitu sebesar 30 persen, sampai saat ini, rasio tersebut masih terjaga dengan baik. Wanita yang akrab disapa Ani coba membandingkan dengan beberapa negara berkembang di dunia yang rasionya lebih besar namun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

“Bayangkan, defisit kita tahun lalu itu hanya 1,7 persen. Sementara negara lain defisit lebih gede, ekonomi tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang kita lihat,” ujarnya.

Poinnya lanjut dia, soal utang adalah alat yang digunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dan dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug begitu saja, apalgi dengan ugal-ugalan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Mengutip data APBN Kita edisi Januari 2019, utang tahun lalu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan penerbitan surat berharga sebesar Rp 3.612,69 triliun.

“Pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel di tengah kondisi pasar 2018 yang volatile. Rasio utang Pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB,” demikian ditulis Kemenkeu.

Masih dari sumber yang sama, pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 799,04 terdiri dari bilateral Rp 330,95 triliun, multilateral Rp 425,49 triliun dan komersial Rp 42,60 triliun. Sementara itu, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,57 triliun.

Dari Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah menarik utang sebesar Rp 3.612,69 triliun. Dalam denominasi Rupiah sebesar Rp 2.601,63 triliun terdiri dari surat utang negara Rp 2.168,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 433,63 triliun.

“Denominasi valas sebesar Rp 1.011,05 triliun, surat utang negara Rp 799,63 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp 211,42 triliun,” tulis Kemenkeu.

Sepanjang 2018, pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir 2018 semakin menurun baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun untuk Pinjaman (Neto) serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here