UU KPK Tetap Berlaku Meskipun Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi

UU KPK Tetap Berlaku Meskipun Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi
UU KPK Tetap Berlaku Meskipun Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi
219 Pemirsa

Anggota DPR, Arsul Sani menyebut bahwa UU KPK hasil revisi tetap berlaku efektif meski Presiden Joko Widodo tidak menandatangani.

Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yaitu: Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20 ayat 5 tersebut dikuatkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan.

“Otomatis berlaku dan sah secara hukum,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Namun, Arsul mengaku belum mengkonfirmasikan kepada Plt Menkum HAM. Ia juga tidak mengetahui pasti apa alasan Jokowi tidak meneken UU yang disahkan DPR pada 17 September lalu itu. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.

Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana menyatakan, Kemenkumham resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU No. 19/2019 tentang Perubahan UU KPK.

“Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019,” katanya saat dikonfirmasi Antara, Jumat (18/10).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here