Wapres Jelaskan Penyebab Usulan Kenaikan Dana Haji

Wapres JK: Agama Bukan Sumber Konflik Dan Kekerasan
276 Pemirsa

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai usulan kenaikan dana haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jemaah yang akan menjalankan ibadah haji.

Pemerintah memaklumi jika Arab Saudi harus menaikan biaya ibadah haji. Menurut JK, Arab Saudi ingin memperbaiki ekonominya agar tidak tergantung kepada minyak bumi.

“Karena itu biaya haji naik bukan karena biaya pokoknya yang naik tapi karena pajak yang dikenakan kepada service di sana. Termasuk di sana harus bayar visa,” ungkap JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1/18).

“Maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagainya. Sehingga biaya haji itu naik,” tambah JK.

Karena itu JK mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dapat menginvestasikan dana haji dengan baik dan menguntungkan, agar ke depan biaya perjalanan ibadah umat Islam itu bisa ditekan. Seperti diketahui ibadah haji 2018 naik sekitar Rp900.000 atau 2,58 persen dari total biaya.

JK mencontohkan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Menurutnya, lembaga tersebut berani, tetapi tetap berhati-hati menginvestasikan dana haji di berbagai bidang seperti perkebunan dan pertambangan hingga membukukan keuntungan.

“Itu untuk kepentingan (menekan biaya haji) bisa saja, keuntungannya. Tapi ini jangka panjang karena ada yang sudah setor hari ini, nanti naik hajinya 10 tahun lagi. Itu kalau tidak diatur dengan baik bisa-bisa 10 tahun ke depan akan sulit. Tapi pada dasarnya bisa untuk investasi dengan baik. Yang menguntungkan seperti Tabung Haji (Malaysia),” kata JK.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan Pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

“Sejak Januari 2018 ini memang pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak bagi semua warganya termasuk warga negara asing, siapa pun itu diberlakukan sama terkait dengan semua barang, makanan, minuman, pelayanan semua bentuk retribusi itu dikenakan lima persen tidak terkecuali umroh dan haji. Karena itu sudah bisa diperkirakan biaya umroh dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan 5 persen ini,” kata Lukman.

Kemenag saat ini juga menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.

Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here