Wapres Tanggapi Polemik Pembentukan Densus Tipikor

Wapres JK Tanggapi Polemik Pembentukan Densus Tipikor
90 Pemirsa

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) terus mencuat dan jadi pembicaraan hangat. Sebagian pihak mendukung penguatan unit pemberantasan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara itu.

Namun, tak sedikit pula yang menolak rencana penggabungan fungsi penyidikan dan penuntutan dibawah naungan satu atap Densus Tipikor.

Seiring rencana Densus Tipikor yang bakal dikepalai inspektur jenderal (Irjen) polisi. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kejaksaan sebagai pengendali proses perkara dari penyidikan sampai putusan.

Secara prinsip, penuntut umum mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap penyidikan. Jika penyidikan dan penuntutan digabung dalam satu atap, dikhawatirkan prinsip tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Terkait wacana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bahwa pemberantasan korupsi tetap berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JK mengatakan, dalam pemberantasan korupsi perlu kehati-hatian dalam melaksanakannya. Sehingga pemberantasan korupsi tetap difokuskan ke KPK. Sedangkan penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung tetap membantu.

“Jadi cukup biar KPK dulu. Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa,” tegasnya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/17).

Ada beberapa alasan yang disampaikan JK yang menjadi kekhawatiran pemerintah soal pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, terkadang objektifitas juga harus dijaga. Meskipun demikian, tetap perlu dilakukan evaluasi agar proses pengusutan dan penanganan tipikor dapat dilakukan secara objektif dan profesional.

Menurutnya, jika kasus korupsi ditangani oleh pihak kepolisian akan bisa membuat pejabat takut untuk mengambil keputusan. Ia menambahkan, pemberantasan korupsi jangan hanya menyapu dan basmi sehingga memunculkan ketakutan dan tidak bisa membangun.

“Kalau nanti di seluruh Indonesia sampai Kapolres, Kapolsek, bisa menimbulkan ketakutan juga, bahaya juga kalau semua pejabat takut, ya sulitnya walaupun dia tidak korupsi, takut juga dia mengambil keputusan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Polri berencana untuk membentuk Densus Tipikor. Kapolri Jendral Tito Karnavia memastikan tugas Densus tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Bahkan Kapolri sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Densus tersebut. Polri mengajukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Tipikor ini.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan rencana Kepolisian RI untuk membentuk Densus Tipikor.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif seusai mendengarkan penjelasan Kapolri Jendral Tito Karnavian dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/17) kemarin mengatakan akan mendukung.

Adapun soal sistem penuntutan di Densus Tipikor, Laode menilai opsi kedua merupakan opsi yang paling memungkinkan. Opsi tersebut merupakan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan terkait penuntutan kasus tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, nantinya penyidik Polri akan berkoordinasi langsung dengan satuan tugas yang dibentuk kejaksaan. Opsi tersebut, kata Laode, diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus korupsi.

Selain itu, lanjut Laode menjelaskan tak perlu ada perubahan hukum acara karena tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara soal bagi tugas antara Densus Tipikor dan KPK, menurut Laode, sudah jelas dan tak perlu ada lagi pembagian. KPK menangani korupsi terkait penyelenggara negara dan dengan kerugian negara di atas Rp 1 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here