Waspada Analisa Propaganda Mengaburkan Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP

59 Pemirsa

Bidikdata – Sejak bergulirnya kasus megaproyek Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) saat itu pula banyak yang manafsirkan tentang siapa saja yang terlibat dibalik skandal kasus korupsi yang telah merugikan negara itu.

Adapun yang ikut mempertanyakan tentang kebenaran kasus e-KTP yang melibatkan sejumlah pejabat negara ini datang dari berbagai narasumber lewat tulisan-tulisannya di blog-blog maupun di sosisal media.

Skenario baru pun seolah mulai dibuat dengan berbagai ragam pola pikir menurut pandangannya tanpa perlu mencari isi faka dan data sebenarnya ataupun sumber keterangannya.

Dalam membuat skenario atau ‘Grand desain’ suatu kasus haruslah disertai dengan disertasi yang baik dan akurat agar tidak terkesan menggali kuburan sendiri.

Kasus e-KTP ini terbilang seksi dan cukup menyedot perhatian khalayak luas apalagi dengan ditetapkan dan ditahannya seorang politikus yang cukup licin dari Partai Golkar Setya Novanto.

Dari pria yang mendapat julukan Papah oleh netizen ini maka munculah bermacam-macam penafsiran tentang keterlibatannya sekalipun harus mencungkil kembali nama Johannes Marliem yang disebut-sebut sebagai saksi kunci e-KTP yang tewas bunuh diri di Amerika.

Pandangan miringpun dilontarkan oleh pria bernama Zulkifli S Ekomei yang menuliskan artikel analisanya dengan judul “SESUATU” Dibalik Mega Korupsi E-KTP sangat menarik untuk dicermati. Namun jangan pula kita terjebak didalamnya.

Dalam tulisannya itu, ia mengaku tidak pada posisi menilai apakah informasi tersebut “hoax” atau tidak, tetapi apapun statusnya pihak berwenang wajib menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, khususnya mengenai keterlibatan perusahaan asing pada kasus tersebut. Dimana ia berlindung pada status 8 Nopember 2018 yang beredar info di media sosial tentang “sesuatu” di balik skandal mega korupsi e-KTP di media sosial.

Diantara analisanya itu mengatakan bahwa perusahaan asing itu *Biomorf*, milik *Johannes Marliem* yang *”bunuh diri”*, terkait dengan spionase China Komunis. Database rakyat kini di tangan China.

Selain itu tulisan itu juga memuat bahwa investigator profesional AS yakin bahwa kunci penuntasan korupsi dan kegiatan spionase China atas Indonesia melalui Johannes Marliem adalah Mei Chai Thor, istri misterius Marliem yang menghilang dan belum berhasil ditemukan. Diduga Thor juga agen intel China

Inilah yang harus disadari secara benar sebab penulis tidak dapat membuktikannya dan tidak menyertakan referensi yang dapat dipercaya sebagai bukti otentik. Sehingga tulisan tersebut tidak memiliki validitas dan hanya sekedar menjadi sastra yang mengadu domba pemerintah dengan masyarakat.

Fakta-fakta persidangan menjelaskan dapat digambarkan seberapa besar peran Marliem. Namun, ternyata Marliem bukan sembarang saksi. Marliem diyakini memiliki bukti-bukti signifikan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain yang lebih besar. Hal ini terungkap dari keterangan agen khusus FBI Jonathan Holden dalam dokumen sidang pengadilan seperti dilansir beberapa media asing, seperti Star Tribune dan Wehoville.

Pasca kematian Marliem, otoritas setempat mengajukan gugatan untuk menyita aset-aset sekitar AS$12 juta yang diduga terkait dengan upaya untuk pemenangan kontrak proyek penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 di Indonesia.

Sebagaimana dikutip dari Star Tribune, Holden dalam keterangannya, menyatakan Marliem berulang kali memberikan suap kepada pejabat di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara. Marliem pernah membeli jam tangan senilai AS$135 ribu dari butik Beverly Hills. Jam tangan bermerek Richard Mille itu, seperti dilansir dari Wehoville, diduga diberikan kepada Setya Novanto. Bukan cuma Setnov, Marliem disebut memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR lainnya.

Sejauh ini terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di negeri Paman Sam itu, KPK melalui juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan otoritas setempat. “Dalam konteks penanganan kasus KTP elektronik, kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan FBI. Fakta yang muncul di persidangan di Amerika tersebut akan kami koordinasikan lebih lanjut. Dukungan dari FBI dalam investigasi lintas negara sangat penting dalam pelaksanaan tugas KPK,” katanya, Kamis (5/10).

Febri menjelaskan, KPK telah menjalin kerja sama dengan otoritas hukum di beberapa negara. Apabila ada kebutuhan untuk pencarian bukti yang berada di luar negeri, KPK dapat melakukan kerja sama. Kerja sama itu mengacu Pasal 12 ayat (1) huruf h UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

Jadi sampai sekarang ini lembaga antirasuah terus berupaya mencari sumber dan bukti-bukti terkait termasuk database yang diklaim dimiliki Marliem.

Bahkan dalam putusan perkara Irman dan Sugiharto, Marliem disebut memeroleh keuntungan dari proyek e-KTP sebesar USD14,88 juta dan Rp25,242 miliar.

Meski saksi penting kasus korupsi e-KTP telah meninggal dunia, KPK memastikan penyidikan kasus yang menyeret sejumlah politikus Tanah Air itu terus berlanjut. Kematian saksi kunci tidak menyurutkan langkah KPK menuntaskan kasus e-KTP.

“Proses penyidikan kasus ini akan terus berjalan,” tegas Febri di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/17)

Bahkan sejak awal KPK lanjut Febri mengatakan bahwa KPK sangat yakin dengan kekuatan bukti dalam penanganan kasus KTP Elektronik ini, khususnya terhadap sejumlah pihak yang sudah diproses oleh KPK, baik di persidangan ataupun di tahap penyidikan saat ini.

KPK juga berkoordinasi dengan FBI Amerika terkait rekaman milik Marliem soal pembahasan proyek pengadaan e-KTP yang berujung korupsi. Marliem sempat mengaku memiliki rekaman terkait proses pembahasan proyek e-KTP yang dilakukan sejumlah pihak. Dia mengklaim rekaman tersebut mencapai 500 gigabyte (GB).

“Ya itu nanti hubungan official kami dengan pejabat-pejabat di sana, dengan otoritas sana,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Senin (21/8).Agus menyatakan, pihaknya juga masih menunggu informasi rinci mengenai penyebab kematian Direktur PT Biomorf Lone LLC itu. Meskipun otoritas setempat sudah memastikan Johannes tewas bunuh diri.

 

Disinilah keseriusan KPK dan lembaga terkait dalam menangani dan mengusut tuntas skandal megaproyek kasus korupsi e-KTP. Dalam hal ini langkah KPK harus sangat hati-hati dalam mengumpulkan sejumlah bukti otentik yang mengarah pada setiap tersangka.

Oleh karena itu semua pihak termasuk Zulkifli S Ekomei harus bersabar dan tidak membuat opini-opini atau analisa tanpa data yang cenderung hanya memperkeruh proses penyidikan kasus e-KTP.  Sebab KPK kini harus berjibaku dalam rentetan sidang marathon atas dugaan korupsi di proyek senilai Rp5,9 triliun ini.

Memang tak dapat dipungkiri dugaan kasus korupsi e-KTp membuat opini masyarakat semakin berkembang, khususnya soal nasib data warga negara Indonesia (WNI) di pihak asing. Namun Pemerintah mengklaim hal tersebut bukan suatu masalah.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, secara prinsip data tersebut dipastikan aman. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyimpan arsip digital tersebut, baik di kantor instansi Jakarta maupun di Batam sehingga publik tak perlu resah.

“Aman. Ya, soal perusahaan Amerika yang menang tender itu menyimpan salinan (copy)-nya itu, saya nggak tau ya. Tapi aman,” kata Mendagri, Jumat (10/3).

Masyarkat harus cerdas agar tidak terlibat dalam konspirasi yang dibuat untuk mengacak-acak pengusutan kasus e-KTP. Inilah perang yang sengaja di gencarkan oleh pihak-pihak terselebung dengan memakai istilah Indonesia telah lama menjadi target Konspirasi Global (KG) khususnya China dan Komunis internasional. KG melancarkan Asymmetric War Strategy (AWS) utk berkuasa mutlak di RI. Dimulai dengan penempatan proxy China jadi Presiden RI hingga target kader PKC China jadi Presiden RI Proxy War.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here