Yusril: Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK

Yusril: Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK
175 Pemirsa

Sikap tegas Capres 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil perhitungan KPU dengan alasan kecurangan Pemilu harus bisa dibuktikan.

Koalisi Prabowo-Sandi bahkan menuding telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019. Koalisi adil dan makmur ini juga ogah mengakui rekapitulasi KPU, dan juga menolak membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menaggapi penolakan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika memang penolakan tersebut didasarkan pada klaim kecurangan, makan Prabowo harus bisa membuktikannya. Cara satu-satunya untuk membuktikan kecurangan itu adalah dengan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kita ingin segala proses berjalan secara konstitusional. Karena itu, kalau kita menuduh ada kecurangan, kita wajib membuktikan bahwa kecurangan itu ada,” kata Yusril seusai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sikap menolak kubu Prabowo-Sandi juga mendapat sorotan petinggi Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin meminta Prabowo-Sandi berani membuktikan tuduhan kecurangan tersebut.

“Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil ‘barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya’,” kata Amir dilansir dari merdeka.com, Kamis (16/5).

Meski berada dalam koalsisi, Amir menggarisbawahi, partainya harus melihat secara jernih persoalan yang terjadi saat ini.

Amir menegaskan, bagi Demokrat NKRI lebih utama. Dia pun berharap, Prabowo-Sandi mau menempuh jalur hukum melalui MK jika memang ada terjadi kecurangan di Pilpres 2019.

“Dalil tentang adanya kecurangan yang massif terstruktur dan sistimatis sesuai undang-undang tersedia forum untuk mengujinya mulai dari Bawaslu, KPU dan MK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut penolakan dari Prabowo-Sandi harus lah disertai dengan cara-cara sesuai konstitusi, dimana perselisihan dalam penetapan perolehan suara bisa dibawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil penghitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk. Penghitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi’i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here